Salin Artikel

Safari Yusril untuk "Promosi" Sistem Proporsional Tertutup Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra nampaknya bakal melanjutkan safari politik dengan agenda untuk "promosi" sistem Pemilu proporsional tertutup.

Sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini diterapkan sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagian besar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menolak jika sistem proporsional terbuka dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup.

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mengungkapkan partainya akan berkunjung ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Kamis (16/3/2023), sekitar pukul 16.00 WIB.

Dia mengatakan, salah satu tujuan kunjungan tersebut berkaitan dengan pembahasan soal sistem pemilu proporsional tertutup.

Afriansyah pun tak memungkiri lawatan itu untuk mengajak PKB mempertimbangkan sistem pemilu tertutup.

"Iya, sekalian beri pemahaman (sistem tertutup)," kata Afriansyah kepada Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Afriansyah mengungkapkan, Yusril akan hadir dalam pertemuan itu.

"Ketum Yusril akan hadir. (Kunjungan) dalam rangkaian ketemu dengan parpol-parpol, dengan ketum dan DPP PBB," ujar Afriansyah.

Di sisi lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini mengatakan, pertemuan tersebut bisa pula membahas soal menghadapi Pemilu 2024, termasuk membangun koalisi.

"(Pertemuan) bahas soal koalisi dan pemilu ke depan," ucapnya.

Yusril sebelumnya melakukan silaturahmi politik ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Senin (13/3/2023).

Akan tetapi, Yusril Ihza Mahendra menepis anggapan dia diutus oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mengajak partai politik lain mendukung sistem proporsional tertutup.

Yusril mengatakan, gugatan terhadap sistem proporsional terbuka sudah dibawa ke MK, sehingga dukungan dari partai sudah tidak berarti lagi.

"Sebenarnya ini sudah bukan bicara dukung-mendukung, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi argumentasi partai-partai di DPR yang setuju sistem terbuka itu sudah disampaikan. Begitu juga PBB yang menyampaikan sistem proporsional tertutup juga sudah disampaikan," ujar Yusril saat ditemui di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin lalu.

Yusril mengungkapkan, saat ini belum ada keputusan dari MK apakah Pemilu 2024 akan tetap menerapkan sistem proporsional terbuka, atau diubah menjadi tertutup.

"Kami komunikasi intens dengan Prof Yusril Ihza Mahendra dan dalam waktu dekat akan dijadwalkan," kata Hasto ditemui di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Hasto mengatakan, pertemuan itu akan membahas banyak hal, termasuk tata pemerintahan ke depan. Sebab, menurutnya, hal ini penting dibahas dan Yusril merupakan pakar hukum tata negara yang tepat.

"Karena tata pemerintahan itu juga memerlukan suatu basis teori hukum tata negara berdasarkan apa yang sudah dikonsepsikan oleh para pendiri bangsa," jelasnya.

Seperti dikutip dari wartakotalive.com, Yusril mengaku bahwa dirinya akan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat ini.

Adapun pertemuan tersebut, salah satunya akan membahas soal sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Dengan Bu Megawati sedang disusun waktunya oleh Pak Hasto," ucap Yusril di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Menurut Yusril, selain membahas ihwal sistem Pemilu, PBB dan PDI-P juga akan membicarakan perihal kondisi ketatanegaraan.

"Pada saat saya bertemu langsung, kita sudah sepakat untuk membahas soal ketatanegaraan. Itu Bu Mega sampaikan langsung ke saya, dan silaturahmi ini penting bagi PBB dan kita semuanya," ucap Yusril.

PDI-P merupakan salah satu partai politik yang mendukung Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya | Editor : Bagus Santosa)

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/16/06000091/safari-yusril-untuk-promosi-sistem-proporsional-tertutup-berlanjut

Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke