Salin Artikel

Kemenhan-Polri Ditegur Jokowi soal Impor Senjata, Pengamat: Produk Lokal Sudah Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri terkait impor dalam pengadaan senjata hingga seragam dinilai tepat.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B. Ponto, TNI dan Polri memang sudah seharusnya menyerap produk senjata dan seragam buatan dalam negeri karena industri lokal sudah mampu menyediakannya.

"Betul beliau itu. Pak Jokowi sudah benar. Jangan impor terus," kata Soleman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Menurut Soleman, impor senjata yang spesifik untuk digunakan pasukan khusus masih bisa ditoleransi karena kebutuhannya pun tidak banyak.

Akan tetapi menurut Soleman, senjata api dan peluru buatan dalam negeri sudah memadai untuk penggunaan secara umum.

"Senjata buatan Pindad kan sudah cukup. Apalagi baju. Sritex sudah bisa bikin kok. Mereka malah sudah ekspor ke Jerman. Sepatu kita bisa bikin sendiri. Kecuali kalau mau tugas di luar negeri, beli sepatu yang tahan dingin silakan. Kalau untuk dalam negeri ya sudah cukup pakai produk lokal," ucap Soleman.

Soleman menilai anggota Polri juga seharusnya cukup dibekali dengan senjata api yang memadai seperti jenis revolver.

"Kayak Polri, ngapain pakai Steyr. Contohnya (Richard) Eliezer pakai Glock? Ngapain dia pakai Glock? Revolver kan cukup. Kalau butuh senjata khusus, minta saja bantuan ke TNI," ucap Soleman.

Presiden Joko Widodo meminta Kemenhan dan Polri membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri. Menurut Jokowi, produk industri tekstil dan persenjataan dalam negeri sudah bersaing, dan bahkan produknya sudah diekspor.

"Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi meminta Kemenhan dan Polri mengutamakan membeli produk dalam negeri dalam pengadaan senjata, peluru, hingga seragam.

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," ucap Jokowi.

Jokowi juga menyebutkan bahwa ia sudah berulang kali menekankan agar seluruh jajaran pemerintah menggunakan produk dalam negeri guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan," kata Jokowi.

Jokowi berulang kali mengingatkan jajajaran pemerintah pusat dan daerah untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Saya hadir terus, kenapa saya hadir, karena saya lihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," ujar Jokowi.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Dani Prabowo)

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/15/18103131/kemenhan-polri-ditegur-jokowi-soal-impor-senjata-pengamat-produk-lokal-sudah

Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke