Proses RUU Kesehatan, Pemerintah Mulai Susun Daftar Isian Masalah

Hal ini menyusul penyerahan draft RUU Kesehatan kepada pemerintah dari DPR RI untuk dibahas bersama setelah disahkan sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna bulan Februari lalu.

Dari sekitar 3.000 DIM yang ditargetkan, pemerintah baru membahas 100 DIM.

"DIM-nya sekarang baru mulai (pembahasan) dengan kementerian/lembaga. Itu ada sekitar 400-an lebih pasal, DIM-nya mungkin hampir 3.000-an sehingga kita lihat nanti seberapa cepat penyelesaiannya," kata Budi saat ditemui di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Menteri kesehatan akan mengoordasi penyusunan DIM RUU bersama dengan menteri lain yang ditunjuk dan kementerian/lembaga terkait.

Kementerian/lembaga tersebut yakni Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Selain membahas DIM bersama kementerian/lembaga, ia secara resmi memulai proses public hearing.

Kegiatan public hearing akan dilakukan baik dengan institusi pemerintah, lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, CSO, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya secara luring maupun daring.

"Jadi ada dua sisi. Yang public hearing dengan masyarakat, kemudian yang penyusunan DIM itu dengan pemerintahan," ucap Budi.

Ia menyampaikan, public hearing dilakukan secara paralel. Topik yang dibahas mengenai pelayanan primer, rumah sakit, pertahanan kesehatan, farmasi, dan lain-lain.

Partisipasi publik ini juga dibuka di situs web, yakni https://partisipasisehat.kemkes.go.id/.

Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat yang ingin memberikan masukan bisa menyampaikannya melalui website tersebut.

"Masukan dari public hearing, masukan juga dari website, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan supaya kita bisa lihat paling banyak masyarakat concern-nya mengenai apa. Kemudian nanti kita akan buka juga itu," kata Budi.

RUU Kesehatan disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).