Salin Artikel

Kasetpres Sebut Istana Kepresidenan di IKN Akan Gunakan Kendaraan Listrik secara Total

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, semua kendaraan yang ada di Istana Kepresidenan, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan berbasis tenaga listrik.

Dia mengatakan, saat ini, pengadaan kendaraan listrik masih dilakukan bertahap di Istana Kepresidenan Bogor dan Istana Kepresidenan Jakarta.

"Belum (belum semua kendaraan di istana berbasis listrik). (Di Bogor) bertahap. Kita berproses secara terpilah-pilah kita gunakan mobil listrik," ujar Heru di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (10/3/2023).

"Masih sedikit, tapi nanti bertahap kita coba. Kan nanti targetnya kita tidak di sini, tetapi nanti targetnya di IKN kita semuanya listrik. Mungkin konsep ke depannya yang kita utamakan di sana," jelasnya.

Pada hari ini, Jumat, Heru meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Istana Kepresidenan Bogor.

Heru, setelah ini, nantinya pemerintah akan melanjutkan pengadaan SPKLU di Istana Cipanas Jawa Barat, Istana Kepresidenan Yogyakarta hingga Istana Tampaksiring di Bali.

Pengadaan SPKLU di sejumlah istana ini, lanjut Heru, menjadi salah satu upaya pemerintah mendukung program zero emission secara jangka panjang.

"Hari ini kita secara bertahap melakukan itu. Antara lain adanya SPKLU di Istana Bogor," tegas Heru.

Dia pun mengapresiasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mendukung pengadaan SPKLU di lingkungan istana.

"Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran PLN. Kita sama-sama membangun energi terbarukan," tambah Heru.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/13320911/kasetpres-sebut-istana-kepresidenan-di-ikn-akan-gunakan-kendaraan-listrik

Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke