Kekayaan Pejabat Cukai Eko Darmanto Janggal, KPK: Cuma Ada Dua Rumah, tapi Utang Terus Meningkat

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya merasa janggal lantaran harta kekayaan Eko tidak banyak, namun utangnya meningkat.

Hal ini membuat KPK tidak membenarkan begitu saja laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Eko.

“Jadi hartanya cuman rumah dua sama mobil tua yang jarang banget di Indonesia. Yang buat saya rada kenapa dia kita enggak kasih oke segera, utangnya kok meningkat,” kata Pahala saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/3/2023).

Pahala mengatakan, Eko hanya mengantongi gaji Rp 500 juta per tahun dari pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Dalam LHKPN periodik 2021, Eko tercatat memiliki dua unit rumah senilai Rp 12,5 miliar dan 9 mobil senilai Rp 2,9 miliar.

Beberapa di antara mobil itu diproduksi tahun 50-an seperti, Chevrolet bekas Bel Air tahun 1955 senilai Rp 200 juta, Dodge Fargo Tahun 1957 RP 150 juta, Chevrolet Apache Rp tahun 1957 Tahun 200 juta, dan Ford Bronco Tahun 1972 senilai Rp 150 juta.

“Ini (Eko) lain lagi ceritanya hartanya enggak banyak. Saya ingat cuma rumah dua tapi mobil tuanya cakep-cakep, ada Fargo ada Bronco,” ujar Pahala.

Selain aset tersebut, Pahala menyebut Eko tercatat memiliki utang dengan nilai lebih dari Rp 4 miliar.

Pahal heran, dengan penghasilan Rp 500 juta pertahun, Eko memiliki utang lebih dari Rp 4 miliar.

Sementara itu, berdasarkan catatan LHKPN periodik 2021, ia memiliki utang Rp 9.018.740.000.

Hal ini membuat jumlah sub total hartanya senilai Rp 15.739.604.391 berkurang menjadi Rp 6.720.864.391.

“Itu keanehan itu kita lihat tapi belum kita klarifikasi,” ujar Pahala.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan meminta klarifikasi harta kekayaan Eko Darmanto.

Surat tugas telah dikirim untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan Eko di Yogyakarta.

Sebelumnya, kekayaan pejabat publik mendapat sorotan masyarakat belakangan.

Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya.

Perhatian publik kemudian merambat ke harta kekayaan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gaya hidup sejumlah pejabat pajak yang memiliki motor Harley Davidson dan motor gede bermerk lainnya pun ikut disorot.

KPK menyatakan tidak mempermasalahkan kekayaan pejabat sepanjang asal usul harta mereka bisa dipertanggungjawabkan.