Salin Artikel

KPU: Coklit Sudah 70-80 Persen di Sejumlah Provinsi

Coklit dimulai sejak 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023 mendatang.

Panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih/PPDP) diharuskan mendatangi rumah warga dari pintu ke pintu. Hasil coklit di lapangan diunggah ke aplikasi e-coklit KPU sebagai alat bantu.

"Berdasarkan e-coklit yang kami terima, beberapa provinsi bahkan sudah selesai di atas 75 persen. Di sisa waktu sampai tanggal 14 Maret insya Allah selesai,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos, dalam diskusi yang digelar Bawaslu RI bersama Koalisi Pewarta Pemilu (KPP), Rabu (1/3/2023).

Betty mengeklaim bahwa proses coklit secara umum berlangsung lancar dan PPDP berjuang menghadang rintangan geografis dan masalah tak terduga di lapangan.

Namun demikian, Betty tak menampik kemungkinan proses coklit di lapangan belum sempurna berdasarkan hasil pemantauan lembaga pemantau maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia mengatakan, proses coklit yang hanya berlangsung sekitar sebulan akan disempurnakan sebulan berikutnya hingga penetapan daftar pemilih sementara (DPS).

"Setelah kerja-kerja coklit itu, ternyata mereka masih diperlukan untuk mengonsolidasi, untuk me-cross check data, maka pantarlih akan kami minta untuk turun kembali," ucap Betty.

Sebelumnya, Bawaslu menemukan sejumlah masalah dalam proses coklit, mulai dari kendala jaringan yang menyebabkan hasil coklit tidak dapat diunggah ke aplikasi, pantarlih yang belum memahami tata cara mekanisme dan prosedur melakukan coklit, sampai keterlambatan perlengkapan kerja seperti stiker.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/20543641/kpu-coklit-sudah-70-80-persen-di-sejumlah-provinsi

Terkini Lainnya

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke