Kerja MKMK Usut Perubahan Substansi Putusan Terhambat Kesibukan Hakim Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengakui bahwa kesibukan para hakim konstitusi bisa menghambat progres kinerja mereka dalam rangka mendalami dugaan skandal perubahan subtansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022.

Kesibukan para hakim konstitusi disebut membuat mereka perlu menyesuaikan jadwal permintaan keterangan dari para hakim konstitusi itu.

"Betul (menghambat). Karena itu kami plot batas toleransinya yang saat ini sedang kami hitung," kata anggota MKMK I Dewa Gede Palguna kepada Kompas.com pada Senin (27/2/2023).

Sebetulnya, Palguna mengaku bahwa MKMK ingin agar jadwal permintaan keterangan tidak menggangu tugas utama para hakim, sehingga penjadwalannya diupayakan fleksibel.

Sebab, hakim konstitusi seluruhnya akan diperiksa mulai pekan ini, kecuali hakim konstitusi Enny Nurbaningsih karena yang bersangkutan berstatus sebagai anggota MKMK.

"Artinya kalau mungkin bisa dimajukan, ya bisa jadi akan dimajukan. Tergantung kesenggangan waktu yang ada," kata Palguna.

"Kami sebisa mungkin tidak mau mengganggu kegiatan pokok para hakim," ia menambahkan.

Sebagaimana misal, sedianya sore ini MKMK bakal mendengar keterangan hakim konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo. Saldi adalah hakim konstitusi yang ucapannya dalam putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022 diubah dalam salinan.

"Tetapi pagi tadi kami di sekretariat menerima permintaan agar beliau dijadwalkan ulang karena berbenturan dengan kegiatan lain," ungkap Palguna.

Alhasil, Saldi dan Suhartoyo batal dimintai keterangan pada hari ini.

Akan tetapi, penjadwalan secara fleksibel ini diakui berpotensi menghambat progres kinerja MKMK yang hanya diberi waktu oleh peraturan selama paling lama 45 hari.

"Sebab kan kami juga butuh waktu khusus untuk menyusun putusan nantinya," ucap Palguna.

Sebelumnya, MKMK sudah mendalami berbagai informasi dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) pada Kesekjenan MK untuk mengusut diubahnya substansi putusan MK nomor 103/PUU-XX/2022.

MKMK telah meminta keterangan dari panitera MK, Muhidin, serta penggugat perkara nomor 103/PUU-XX/2022, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Penelaahan terhadap dokumen dan bukti-bukti tambahan ini dikroscek dengan keterangan keterangan awal yang sudah diperoleh MKMK dari Zico dan Muhidin.

Pemanggilan terhadap para hakim konstitusi memang sengaja akan dilakukan setelahnya.

Sebagai informasi, substansi yang berubah dalam putusan menyangkut pencopotan Aswanto ini hanya melibatkan 2 kata, namun dinilai memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda.

Perubahan itu yakni dari kata "dengan demikian..." menjadi "ke depan...".

Secara utuh, yang dibacakan Saldi Isra selengkapnya adalah, “Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK…”

Sementara itu, dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis: “Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK…”

Perubahan substansi putusan ini dinilai bakal berimplikasi terhadap proses penggantian hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah yang dilakukan sepihak oleh DPR. Perubahan ini juga diprediksi menciptakan kerancuan.

Sebab, jika sesuai yang disampaikan Saldi di sidang, pergantian hakim konstitusi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK sehingga penggantian Aswanto tidak boleh dilakukan.