Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Jalan Dikhawatirkan Demi Kepentingan Politik Parpol Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar politik Philips J Vermonte menilai bahwa perubahan sistem pemilu idealnya dilakukan tidak untuk Pemilu 2024 mendatang, sebab tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak 14 Juni 2022.

Perubahan sistem pemilu di tengah jalan dikhawatirkan menjadi problem tersendiri yang justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek partai politik tertentu.

Ia berpendapat, seandainya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan soal perubahan sistem pileg yang saat ini bergulir, maka majelis hakim sebaiknya menyertakan klausul bahwa putusan tersebut berlaku untuk Pemilu 2029 atau 2034.

"(Dengan menunda penerapan putusan), kita bisa memastikan bahwa apapun perubahan sistem pemilu yang kita ambil dilakukan bukan karena kepentingan politik hari ini, tetapi memang karena pertimbangan sistem apa yang baik dan dibutuhkan," kata Philips dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube Reri Lestari Moerdijat, Rabu (22/2/2023).

"Jadi dia bisa berjalan dalam pemilu 5 tahun berikutnya, atau 10 tahun berikutnya," ucapnya.

Apabila sistem baru dipaksakan berlaku dalam Pemilu 2024, lanjut Philips, maka ia khawatir "risiko politiknya akan tinggi".

Saat ini saja, 8 dari 9 partai politik di DPR RI kompak menolak perubahan sistem pileg proporsional terbuka yang sudah diterapkan Indonesia secara murni sejak 2009,

Hanya PDI-P partai politik yang secara tegas menyuarakan dukungannya pada kembalinya sistem pileg proporsional tertutup.

Dengan ditundanya penerapan putusan, MK dianggap memang berorientasi pada perbaikan sistem politik di Indonesia melalui perubahan sistem pileg, seperti memperkuat aspek keterwakilan hingga memperbaiki mutu legislasi.

"Kalau perubahan ini didasarkan pada kepentingan jangka pendek, sebaiknya tidak (dilakukan) karena dia tidak akan membawa tujuan yang diinginkan untuk memperkuat demokrasi atau memperkuat governmentality," jelas Philips.

Sebagai informasi, isu pergantian sistem pileg ini menghangat setelah adanya gugatan terhadap pasal sistem proporsional terbuka di UU Pemilu.

Gugatan tersebut didaftarkan sebagai perkara nomor 114/PUU-XX/2022 dan saat ini memasuki tahapan mendengarkan keterangan berbagai pihak terkait.

Dengan sistem proporsional terbuka murni, sejak 2009, pemilih dapat mencoblos partai politik atau nama calon anggota legislatif (caleg) yang diharapkan duduk di parlemen, dan caleg yang berhak mendapatkan kursi di parlemen adalah mereka yang berhasil meraup suara terbanyak.

Sementara itu, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik. Partai yang kelak berwenang menentukan anggota dewan yang berhak duduk di parlemen mewakili suatu daerah pemilihan.