Salin Artikel

Golkar Klaim Elektabilitasnya Meningkat karena Kerja Airlangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menganggap peningkatan elektabilitas Partai Golkar dalam survei terbaru Litbang Kompas menunjukan peran Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dalam meningkatkan kinerja pemerintah mulai dirasakan publik.

Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023, elektabilitas Golkar berada di angka 9 persen, dan menduduki peringkat tiga besar.

Tingkat elektoral itu bertambah 1,1 persen dibandingkan survei yang sama Oktober 2022. Kala itu, elektabilitas Golkar berada di angka 7,9 persen.

“Peningkatan suara berbanding lurus dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam hal ini, kami bangga dengan kerja Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar,” papar Nurul pada Kompas.com, Selasa (21/2/2023).

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa peningkatan hasil survei itu juga imbas dari kerja seluruh kader dari tingkat pusat hingga daerah. Termasuk dalam hal ini kerja kader di media sosial partai berlambang pohon beringin itu.

“Semua ter-recognize publik, semua hasil yang jadi angka, adalah kerja kolektif kolegial Partai Golkar. Semua solid, dan bangga dengan ketua umumnya,” ucap dia.

Terakhir ia tak ingin terlalu puas dengan hasil survei. Alasannya, angka elektabilitas selalu fluktuatif dan kerap kali berbeda dengan hasil akhir dalam gelaran pemilu.

Dalam pandangan Nurul, yang terpenting kader Golkar terus bekerja untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Kami di partai bekerja secara konsisten, baik darat, dan udara. Survei bagi Golkar bukan segalanya, karena sering berbeda dengan hasil akhirnya,” imbuh dia.

Adapun berdasarkan survei yang berlangsung 25 Januari - 4 Februari 2023 itu elektabilitas tertinggi diraih oleh PDI-P dengan angka 22,9 persen.

Kemudian peringkat kedua diduduki oleh Partai Gerindra yang memperoleh elektabilitas 14,3 persen.

Peringkat keempat dihuni oleh Partai Demokrat yang memiliki tingkat elektoral 8,7 persen, disusul oleh Partai Nasdem dengan angka 7,3 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/21/17114031/golkar-klaim-elektabilitasnya-meningkat-karena-kerja-airlangga

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke