Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas PDI-P 22,9 Persen, Gerindra 14,3 Persen dan Golkar 9 Persen

Dikutip dari Harian Kompas, Selasa (21/2/2023), survei merekam elektabilitas PDI-P berada di angka 22,9 persen. Angka itu meningkat 1,8 persen ketimbang survei yang sama pada Oktober 2022, di mana partai besutan Megawati Soekarnoputri itu meraih tingkat elektoral 21,1 persen.

Sementara itu, Partai Gerindra memperoleh elektabilitas 14,3 persen. Jumlah itu menurun 1,9 persen ketimbang jajak pendapat Oktober 2022, yaitu sebesar 16,2 persen.

Kemudian Partai Golkar memiliki elektabilitas 9 persen, naik 1,9 persen dibandingkan survei sebelumnya, yaitu 7,9 persen.

Berlanjut elektabilitas parpol di peringkat keempat, diduduki Partai Demokrat yang memperoleh 8,7 persen. Jumlah itu turun 5,3 persen dari 14 persen pada survei sebelumnya. 

Sementara itu, Partai Nasdem berada di urutan kelima dengan raihan elektoral senilai 7,3 persen. Angka itu meningkat 3 persen. Dalam survei sebelumnya, parpol yang dipimpin Surya Paloh itu memperoleh elektabilitas 4,3 persen.

Adapun elektabilitas parpol di peringkat ke enam hingga sepuluh adalah sebagai berikut:

6. PKB: 6,1 persen
7. PKS: 4,8 persen
8. Perindo: 4,1 persen
9. PPP: 2,3 persen
10. PAN: 1,6 persen

Adapun survei berlangsung 25 Januari hingga 4 Februari 2023, dengan melibatkan 1.202 responden dari 38 provinsi di Tanah Air.

Sampel dipilih secara acak dengan metode sistematis bertingkat, dan survei dilakukan dengan wawancara tatap muka.

Menggunakan metode tersebut, jajak pendapat memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error kurang lebih 2,83 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/21/05125691/survei-litbang-kompas-elektabilitas-pdi-p-229-persen-gerindra-143-persen-dan

Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke