Aktivis 98 Adian Napitupulu: Berbulan-Bulan Cuma Bicara Nama Capres...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) Adian Napitupulu mengatakan, selama ini publik hanya disodorkan nama-nama sosok yang bakal calon presiden (capres).

Menurutnya, di sisi lain rekam jejak dan gagasan sosok-sosok itu tidak diketahui publik luas.

Kegelisahan tersebut membuat Adian dan koleganya sesama aktivis 98 menetapkan delapan kriteria yang idealnya dipenuhi capres pada pemilu 2024.

“Kenapa harus kita sampaikan? Karena berbulan-bulan orang cuma bicara nama. Selama berbulan-bulan orang hanya bicara nama, ada cara yang lain,” ujar Adian saat ditemui awak media di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).

Adian menegaskan, pihaknya tidak mau terjebak pada nama-nama calon presiden.

Ia meyakini dari 275 juta penduduk Indonesia terdapat sejumlah orang yang memenuhi delapan kriteria menurut Pena 98.

Alasan lainnya yakni karena Pena 98 tak memiliki posisi yang berwenang dalam menentukan capres yang akan diusung. Sebab, hal itu merupakan domain partai politik.

Adapun kompetensi Pena 98, kata Adian, berada pada gagasan dalam menentukan kriteria capres.

Hal ini seperti pihaknya tidak menginginkan calon presiden yang memiliki rekam jejak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan lainnya.

“Terserah tapi, inilah yang kita harapkan mampu menjawab Indonesia ke depan,” tutur Adian.

Adian mengatakan, pihaknya akan mengirimkan delapan kriteria tersebut ke semua partai politik.

Kendati demikian, ia menyatakan Pena 98 tidak akan mendatangi para parpol secara langsung.

Pena 98 akan menemui pimpinan parpol jika mereka diminta berdiskusi.

“Kami tidak mau mendikte siapapun, kami tidak mau mendikte partai, tidak mau mendikte rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Adian dan sejumlah aktivis 98 lainnya meresmikan Graha Pena 98. Mereka juga menetapkan delapan kriteria capres yang akan diusung pada 98.

Kriteria tersebut antara lain, menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan.

Kemudian, tidak memiliki rekam jejak dalam penggunaan politik identitas, bukan bagian rezim Orde Baru, dan tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

Selanjutnya, tidak terlibat kasus korupsi, melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi hingga mewujudkan reforma agraria, dan berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan.