Aturan Hakim Konstitusi jadi Anggota MKMK Digugat ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasal yang mengatur penempatan hakim konstitusi aktif dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) digugat ke MK dalam perkara nomor 17/PUU-XXI/2023.

Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak tercatat sebagai pemohon perkara ini. Sebelumnya, Zico juga tercatat sebagai pemohon perkara nomor 103/PUU-XX/2022 yang substansi putusannya diubah diam-diam.

MK kemudian membentuk MKMK sebagai respons atas dugaan pelanggaran etik tersebut. Eks hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna mewakili unsur tokoh masyarakat, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mewakili unsur hakim konstitusi aktif, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sudjito mewakili unsur akademisi.

Keberadaan Enny di dalam MKMK, walaupun diatur undang-undang, dianggap problematik.

Pasalnya, MKMK akan memanggil seluruh hakim konstitusi untuk meminta keterangan terkait perubahan substansi putusan itu, kecuali Enny karena yang bersangkutan berstatus sebagai anggota MKMK.

Petitum

Gugatan atas pasal yang mengatur penempatan hakim konstitusi aktif dalam MKMK masuk dalam petitum kelima dalam permohonan yang diajukan Zico.

Ia meminta, unsur hakim konstitusi aktif di dalam MKMK, yang diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK diganti dengan mantan hakim konstitusi atau bukan hakim konstitusi yang diperkarakan.

"(Memohon majelis hakim untuk) menyatakan frasa '1 (satu) orang hakim konstitusi dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai '1 (satu) orang mantan hakim konstitusi'," ucap Zico di muka sidang.

"Atau menyatakan frasa '1 (satu) orang hakim konstitusi' dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa hakim konstitusi yang menjadi anggota Majelis Kehormatan bukanlah hakim konstitusi yang diperkarakan ataupun diduga terlibat dalam hal yang diperkarakan kepada Majelis Kehormatan'," tambah Zico.

Alasan MKMK tak periksa Enny

Sebelumnya, anggota MKMK I Dewa Gede Palguna menjelaskan alasan Enny Nurbaningsih tidak akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Menurut Palguna, keterangan Enny justru bisa langsung digali pada saat yang sama ketika para anggota MKMK meminta keterangan 8 hakim konstitusi lainnya.

"Enggak (dipanggil untuk dimintai keterangan), dong. Kan bisa (langsung dikroscek), 'benar atau tidak begitu?'. Itu kan bisa kita tanyakan juga ke beliau (Enny)," ujar Palguna kepada wartawan, Kamis (9/2/2023).

"Prof Enny itu kan dalam hal ini bertindak sebagai bagian dari MKMK. Beliau bisa langsung meng-counter kalau ada keterangan hakim yang keliru di situ, justru bisa menjadi senjata (bagi MKMK)," tambahnya.

Palguna menganggap bahwa permintaan keterangan dari seluruh hakim konstitusi sangat penting.

Sebab, seluruh hakim konstitusi memang sejak awal terlibat dalam proses persidangan suatu perkara, mulai dari pemeriksaan sampai rapat permusyawaratan jelang pembacaan putusan.

"Sampai dengan putusan, apa sih yang diputus waktu itu, itu kan harus kita dengar dulu," kata Palguna.

Para hakim juga membagi peran, siapa hakim konstitusi yang berperan menunjuk dan menjadi drafter (penyusun) putusan.

"Setelah drafter, dirapatkan lagi kan, difinalisasi hasil pekerjaan drafter-nya. Itu lho yang kita harus dengar dulu, baru kita cocokkan dengan di mana ini berubahnya," kata hakim konstitusi 2 periode tersebut.

"Maka, saya bilang tolong tunggulah, nanti kami akan bekerja baik-baik, secermat mungkin," lanjut Palguna.

Ia mengatakan bahwa permintaan keterangan kepada 8 hakim konstitusi ini akan ditempuh MKMK setelah mendalami ragam dokumen dan informasi awal dari Kesekjenan MK.

MKMK akan mengusut dugaan diubahnya substansi putusan MK nomor 103/PUU-XX/2022 yang menyangkut pencopotan eks hakim konstitusi Aswanto tersebut.

Sebagai informasi, substansi yang berubah dalam putusan menyangkut pencopotan Aswanto ini hanya melibatkan 2 kata, namun dinilai memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda.

Perubahan itu yakni dari kata "dengan demikian..." menjadi "ke depan..."

Secara utuh, menurut Zico, yang dibacakan Saldi Isra selengkapnya adalah, “Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK…”

Sementara itu, dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis: “Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK…”

Perubahan substansi putusan ini dinilai bakal berimplikasi terhadap proses penggantian hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah yang dilakukan sepihak oleh DPR. Perubahan ini juga diprediksi menciptakan kerancuan.

Sebab, jika sesuai yang disampaikan Saldi di sidang, pergantian hakim konstitusi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK sehingga penggantian Aswanto tidak boleh dilakukan.

Zico sebelumnya juga sudah melaporkan 9 hakim konstitusi ke Polda Metro Jaya karena perkara yang sama.