Salin Artikel

Jaksa: Dua Debitur KSP Intidana Patungan Rp 4,8 Miliar, Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Jaksa Penuntut Umum KPK, Yoga Pratomo dalam dakwaannya mengungkapkan, uang itu diduga dikumpulkan Heryanto dan Ivan pada 23 Mei 2022.

Uang tersebut ditujukan untuk menyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang menangani kasasi perkara perdata KSP Intidana.

“Masing-masing yakni dari Heryanto Tanak sebesar Rp 2.897.200.000 dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto sebesar Rp 2.000.000.000,” kata Yoga dalam surat dakwaan Sudrajad Dimyati yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (15/2/2023).

Yoga mengatakan, uang tersebut dikumpulkan setelah perkara kasasi perdata KSP Intidana Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 mendapat kepastian “diurus” oleh Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Kepastian itu didapatkan setelah terjadi koordinasi berjenjang dari mulai pengacara Heryanto dan Ivan, Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno, pegawai Kepaniteraan MA Desy Yustria.

Kemudian, staf pada kamar perdata MA Muhajir Habibie, dan panitera pengganti Elly Tri Pangestu yang menjadi representasi Sudrajad Dimyati.

“(Kesepakatan) penyerahan uang dilakukan sebelum perkara diputus,” ujar Yoga.

Lebih lanjut, Yoga menyebut, uang Rp 4.897.200.000 itu ditukarkan dalam pecahan 1.000 dollar Singapura sehingga menjadi 440.000 dollar Singapura.

Penukaran dilakukan di PT Sahabat CItra Valas, Kota Semarang.

Uang 440.000 dollar Singapura itu kemudian diserahkan Heryanto Tanaka kepada Eko yang diteruskan kepada Yosep.

Yosep lantas mengalokasikan 200.000 dollar Singapura untuk kasasi perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 melali Desy Yustria,

Kemudian, sebanyak 148.000 dollar Singapura untuk pengurusan perkara melalui Dedi Suwasono selaku pihak yang menjanjikan pengurusan perkara.

“Sedangkan 92.000 dollar Singapura adalah untuk Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno,” ujar Yoga.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menggelar sidang perdana perkara dugaan suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Ia didakwa menerima suap 200.000 dollar Singapura dalam pengurusan perkara KSP Intidana.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap hakim, sejumlah pegawai MA, dan pengacara.

Mereka diduga melakukan tindak pidana suap pengurusan perkara kasasi KSP Intidana di Mahkamah Agung.

Sampai saat ini, 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak dua di antaranya merupakan Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Kemudian, tiga Hakim Yustisial MA bernama Elly Tri pangestu, Prasetyo Utomo, dan Edy Wibowo.

Edy terjerat dalam kasus yang berbeda. Ia diduga menerima suap terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar.

Tersangka lainnya adalah staf Gazalba Saleh bernama Redhy Novarisza; PNS kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNS MA Albasri dan Nuryanto Akmal. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap. 

Sementara itu, tersangka pemberi suapnya adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/10291541/jaksa-dua-debitur-ksp-intidana-patungan-rp-48-miliar-suap-hakim-agung

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke