Salin Artikel

Rieke Diah Pitaloka Usulkan Pos Indonesia Jadi Pengirim Surat dan Barang Penting Negara

KOMPAS.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Rieke Diah Pitaloka berharap lembaga pemerintah dapat memanfaatkan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai jasa pengirim surat ataupun barang penting milik negara.

Harapan tersebut diungkapkan Rieke karena peran PT Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jasa pengiriman surat maupun barang.

Menurutnya, masih banyak kementerian atau lembaga (K/L) saat ini yang belum memaksimalkan Pos Indonesia sebagai penyedia jasa layanan pos. Padahal, Pos Indonesia adalah simbol pertahanan negara.

"Kalau boleh pak menteri memberikan dukungan kepada Pos Indonesia secara khusus agar BUMN lainnya menggunakan pos sebagai pengiriman surat dan jasa," ujar Rieke seperti dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Senin (13/2/2023).

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin.

Dukungan bagi Pos Indonesia, sebutnya, bisa dilakukan dengan menugaskan BUMN ini untuk melakukan pengiriman barang atau surat negara.

"Saya kira bisa ada penugasan kembali agar surat negara itu kembali melalui Pos Indonesia. Kalaupun ada keuntungan karena ini BUMN, itu bisa memberikan deviden," jelas anggota DPR yang pernah menjadi Duta Pos itu.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga mengusulkan agar Pos Indonesia diberikan kepercayaan dalam pengiriman logistik saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Saya kira, kami mempunyai kepentingan dan semangat yang sama untuk mengawal pemilu. Dengan ini saya merekomendasikan dan memohon dukungan agar Pos Indonesia menjadi official logistics partner Pemilu 2024," imbuh Rieke.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/13/17264541/rieke-diah-pitaloka-usulkan-pos-indonesia-jadi-pengirim-surat-dan-barang

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke