Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Setuju Presiden Tak Tunjukkan Pilihan Politiknya di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas memetakan pendapat responden soal sikap presiden terkait pilihan politiknya untuk Pemilu 2024.

Survei membagi tiga kelompok responden, yakni responden secara keseluruhan, responden pemilih Presiden Joko Widodo, dan responden pemilih Prabowo Subianto.

Hasilnya, mayoritas responden di tiga kelompok setuju jika presiden tidak menunjukkan pilihan politiknya pada pemilu mendatang.

Pada kelompok pertama dengan total 502 responden, 76,5 persen di antaranya setuju jika presiden netral. Hanya 21,8 persen yang setuju presiden menunjukkan pilihan politiknya.

Sementara, pada kelompok kedua yakni responden pemilih Jokowi, 73,2 persen setuju presiden bersikap netral pada pemilu.

Sementara, 24,4 persen responden pemilih Jokowi lebih ingin kepala negara menunjukkan pilihan politiknya.

Lalu, pada responden kelompok ketiga yaitu pemilih Prabowo, 79,7 persen setuju jika presiden tak menunjukkan pilihan politiknya.

Hanya 19,5 persen responden pemilih Prabowo yang setuju presiden berpihak atau tidak netral.

Hasilnya, terdapat keraguan pada responden kelompok pertama. Dari total 502 responden, sebanyak 48,4 persen di antaranya yakin dukungan presiden akan memengaruhi sikap loyalis atau pendukung Jokowi.

Sementara, responden yang tidak yakin jumlahnya tak terpaut jauh yakni 47,1 persen.

Lalu, pada responden kelompok kedua khusus pemilih Jokowi, sebanyak 59,2 persen yakin dukungan presiden akan diikuti sepenuhnya oleh loyalis atau pendukungnya. Sisanya, 36,6 persen responden tidak yakin.

Sementara, pada responden kelompok ketiga khusus pemilih Prabowo, hanya 34,6 persen yang yakin pernyataan presiden akan memengaruhi dukungan loyalis atau pendukungnya, dan 59,8 persen responden merasa tidak yakin.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan pada 6-8 Desember 2022. Total 502 responden dari 34 provinsi diwawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, margin of error atau nirpenculikan penelitian sebesar 4,37 persen.

Adapun selama setahun terakhir, Presiden Jokowi beberapa kali mengisyaratkan dukungan politiknya untuk Pemilu 2024.

Sinyal dukungan Jokowi pernah ditunjukkan ke beberapa nama yang disinyalir bakal maju sebagai capres seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh Prabowo awal November 2022 lalu, Jokowi berkata bahwa dirinya sudah memenangkan dua kali pemilu presiden. Dia menduga, pilpres berikutnya bakal dimenangkan oleh Prabowo.

"Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang. Kemudian, ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian, dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT Partai Perindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (7/11/2022).

"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," lanjutnya.

Mei 2022 lalu, santer diisukan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ini bermula dari pernyataan Jokowi dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V Relawan Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

Ketua Dewan Pembina Projo itu bilang, jangan terburu-buru perihal politik, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah rakernas.

"Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pernyataan Jokowi ini pun diduga berupa kode dukungan ke Ganjar untuk melangkah ke panggung Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/06100021/survei-litbang-kompas---mayoritas-responden-setuju-presiden-tak-tunjukkan

Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke