Pengacara Agus Nurpatria Tuding JPU Abaikan Fakta Persidangan demi Kepuasan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim penasihat hukum terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Agus Nurpatria menuding jaksa penuntut umum (JPU) telah mengabaikan fakta pesidangan demi memberikan kepuasan kepada publik.

Kubu Agus Nurpatria menuding JPU telah memanfaatkan ramainya pemberitaan kasus yang menjadi perhatian publik ini dengan menuduh bahwa kliennya terlibat perintangan penyidikan lantaran menjalankan perintah yang tidak sah sebagai anggota Polri.

Hal tersebut disampaikan anggota tim penasihat hukum Eks Kepala Detasemen (Kaden) A Biro Pengamanan Internal (Paminal) Divisi Propam Polri itu menanggapi dalil jaksa penuntut umum (JPU) dalam replik atau tanggapan atas pleidoi yang telah disampaikan pada Senin (6/2/2023).

“Tugas yang dilaksanakan oleh terdakwa Agus Nurpatria sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum berasal dari perintah yang sah secara hukum,” ujar salah seorang penasihat hukum Agus Nurpatria dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2023).

Adapun Agus Nurpatria disebut menjadi orang yang pertama dihubungi atasannya, Hendra Kurniawan terkait CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Eks Kaden A Biro Paminal itu diperintahkan Hendra Kurniawan yang kala itu masih menjabat Karo Paminal untuk menghubungi AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acay guna mengamankan CCTV di sekitar rumah Ferdy Sambo sesuai arahan dari eks Kadiv Propam Polri itu.

“Penuntut umum tidak boleh menempatkan dirinya sebagai corong dari opini masyarakat umum dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang hakiki demi obsesi dan hasrat memberikan kepuasan kepada publik,” papar tim penasihat hukum Agus Nurpatria.

“Perintah dan tugas yang dijalankan oleh Agus Nurpatria sebagai anggota Polri yang terikat pada organisasi satuan hierarki berjenjang sangat mungkin terjadi pada anggota Polri lain manapun,” ujarnya melanjutkan.

Dalam kasus ini, Agus Nurpatria disebut terlibat perintangan proses penyidikan bersama dengan Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Arif Rachman Arifin, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto dan Irfan Widyanto.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan perintangan penyidikan terkait kematian Brigadir J.

Keenamnya disebut melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka dikatakan jaksa menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri, menjalankan skenario yang telah dibuat untuk menutupi penyebab kematian Brigadir J.

Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 20 juta. Kemudian, Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 10 juta. Sementara itu, Arif Rahman Arifin dan Irfan Widyanto dituntut satu tahun penjara serta denda Rp 10 juta.

Keenamnya pun telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya hanya melaksanakan perintah yang benar dalam keadaan tidak mengetahui adanya skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo.

Sementara itu, JPU juga telah menyampaikan tanggapannya dalam sidang replik yang pada pokoknya menolak pembelaan para terdakwa dan meminta majelis hakim mengsampingkan pleidoi yang telah disampaikan.