PKS Akan Bertamu ke Golkar Sore Ini, Tifatul Minta Jangan Dicurigai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring berharap agar tidak ada kecurigaan terkait rencana pertemuan antara jajaran pengurus PKS dan Partai Golkar pada Rabu (7/2/2023).

Tifatul mengatakan, pertemuan antarpartai politik merupakan hal yang baik karena akan membuat suasana politik menjadi lebih sejuk.

"Menurut saya untuk membuat suasana menjadi lebih sejuk, bagus lah diadakan silaturahmi antar sesama partai, jangan hebohnya 'apa maksudnya nih, apa maksudnya?'" kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Tifatul menilai, pertemuan-pertemuan antarpartai politik akan memperkecil potensi-potensi perpecahan di tengah masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, ia pun tidak mau berspekulasi mengenai kemungkinan PKS merapat ke koalisi yang sudah dibentuk oleh Golkar maupun sebaliknya.

Adapun PKS sedang menjalin komunikasi politik bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sedangkan Partai Golkar sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Persatuan Pembangunan (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebab, ia mengingatkan, sejauh ini belum ada koalisi yang mengumumkan calon presiden yang akan mereka usung secara resmi.

"Kalau ditanya dua-duanya kan belum tentu juga, maksud saya silakan saja kalau terjadi kesamaan pandangan masa depan kenapa tidak?" ujar Tifatul.

Diwawancarai terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengeklaim bahwa pertemuan antara PKS dan Golkar sore nanti adalah silaturahmi politik biasa.

Ia menyebutkan, Golkar juga akan menerima kunjungan dari beberapa partai lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.

Firman pun menekankan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan tetap solid meski Golkar menerima banyak kunjungan dari partai lain.

"Kita solid, biasalah namanya dinamika politik kalau di luaran ada yang deklarasi, persoalan politik kan punya aturan kalau di dalam AD/ART partai semua elemen partai harus menaati kebijakan partai," kata Firman.