Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, relawan dikirim untuk membantu evakuasi dan memberikan layanan medis.

"Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) siap memberangkatkan relawan kesehatan dan kemanusiaan untuk membantu melakukan evaluasi dan layanan medis ke Turkiye," kata Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Selasa (7/2/2023).

Selain mengirim relawan, Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah telah melakukan sejumlah hal lain.

Saat ini, pihaknya menghimpun bantuan dana untuk disalurkan kepada masyarakat Turkiye yang terdampak gempa melalui Lazismu.

Di sisi lain, sudah ada 16 personil Muhammadiyah yang siap sedia untuk berangkat ke Turki bersama Pemerintah RI.

"Tim terdiri atas 3 dokter emergency, 6 perawat, 2 bidan, 1 apoteker, 2 logistik, 1 Datin, dan 1 LO. Tim masih mungkin ditambah sesuai kebutuhan di lapangan," ujar Abdul Mu'ti.

Lebih lanjut, ia menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam kepada pemerintah Turkiye atas terjadinya bencana alam tersebut.

Apalagi, korban gempa bumi mencapai ribuan orang, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka.

"Sebagai bangsa yang besar, bangsa Turkiye akan tetap sabar dan tegar. Sebagai bentuk dukungan spiritual, Muhammadiyah mengimbau umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah untuk memanjakan doa dan shalat Ghaib untuk mereka yang wafat," katanya.

Pusat gempa terjadi di provinsi Kahramanmaras, sekitar 600 km sebelah tenggara Ankara. Disusul dua gempa lanjutan berkekuatan M 6,4 dan M 6,5 di Provinsi Gaziantep, sekitar 700 km sebelah tenggara Ankara.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan, ada tiga korban Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami luka-luka akibat gempa bumi. Tetapi, sejauh ini, dipastikan tidak ada WNI yang meninggal dunia.

"Sejauh ini tidak ada WNI yang menjadi korban meninggal dunia. Tiga orang WNI mengalami luka, 1 orang di Kahramanmaras dan 2 orang Hatay, dan saat ini sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI kemlu, Judha Nugraha kepada wartawan, Senin (6/2/2023).