Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai bahwa tidak adanya reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu Pon (1/2/2023) adalah hasil perhitungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDI-P disebut enggan mencampuri urusan perhitungan ataupun kewenangan presiden terkait reshuffle.

"Ya Pak Jokowi kan punya kalkulasi. Pak Jokowi juga melihat momentum dan sikap PDI-P kan bukan sebagai pengamat politik," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Hasto menyatakan, PDI-P sejak awal menegaskan bahwa reshuffle itu hanya bisa terjadi atas keputusan presiden.

PDI-P, lanjut dia, memberikan batasan-batasan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan cara memberikan masukan kepada presiden.

Menurut dia, masukan itu penting untuk membuat legacy dari presiden menjelang akhir masa pemerintahan.

Dia menambahkan, PDI-P memberikan masukan agar presiden melakukan evaluasi bagi menteri yang kinerjanya dinilai kurang baik.

"Kami juga sudah memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang melakukan kalkulasi," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, isu reshuffle mengemuka satu bulan terakhir.

Isu yang terdengar adalah Presiden bakal melakukan reshuffle kepada dua menteri Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, dan Siti Nurbaya Bakar.

Isu itu muncul setelah elite PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa menteri-menteri Nasdem perlu dievaluasi.

"Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan, menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Akan tetapi, pada Rabu Pon lalu, tidak ada reshuffle kabinet. Jokowi tetap mempertahankan komposisi menteri yang ada saat ini.

Jokowi sendiri menjelaskan sejumlah pertimbangan yang dipikirkannya sebelum melakukan reshuffle.

Menurut Jokowi, kriteria utama adalah melihat kinerja menteri.

Namun, dia tak menampik jika juga ada pertimbangan sisi politis.

"Yang utama memang performa, kinerja. Bahwa ada sisi politiknya, pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023).

"Ya, kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa kok, ada koreksi dari setiap perjalanan kan biasa," tegasnya.