Bertemu Menlu Negara-negara Asia Tenggara, Jokowi Minta ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpesan kepada menteri luar negeri negara-negara di Asia Tenggara agar tidak menjadi proksi bagi siapa pun, serta pentingnya menjaga sentralitas dan kesatuan ASEAN.

Hal ini Jokowi sampaikan saat menerima kunjungan kehormatan menteri luar negeri negara-negara ASEAN di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

"Tadi Bapak Presiden menekankan dua hal, yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapa pun, di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN perlu terus dijaga karena ini adalah modal utama ASEAN," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers setelah pertemuan.

Retno menyebutkan, Jokowi juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional, dan hak asasi manusia yang sesuai dengan Piagam ASEAN.

"Bapak Presiden juga menekankan bahwa lima point consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN di dalam meng-address isu atau perkembangan di Myanmar," ujar Retno.

Selain itu, Jokowi menyampaikan kepada para menteri luar negeri bahwa ASEAN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia.

"Namun, Bapak Presiden sekali lagi mengingatkan bahwa kita akan dapat menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth kalau kita mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan," kata Retno.

Adapun kunjungan kehormatan para menteri luar negeri ke Jokowi adalah bagian dari rangkaian pertemuan di Jakarta pada Jumat ini hingga Sabtu (4/2/2023) besok.

Retno menyebutkan, setelah bertemu Jokowi, para menteri luar negeri ASEAN akan mengadakan working lunch pada siang ini untuk membahas situasi terkini di Myanmar.

Setelah itu, para menteri luar negeri akan mengadakan pertemuan ASEAN coordinating council dan pertemuan retreat pada Sabtu besok.

"Rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ini merupakan pertemuan major, pertemuan besar pertama yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia," kata Retno.