Relawan Duga Jokowi Punya Pertimbangan Politis sehingga Tak Jadi "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Andi Gani Nena Wea, menduga ada pertimbangan politis yang membuat Presiden Joko Widodo urung melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu (1/2/2023).

Diketahui, pada hari itu bertepatan dengan Rabu Pon, hari yang kerap digunakan Presiden untuk mengambil sejumlah keputusan penting, termasuk reshuffle kabinet. 

"Menurut saya, ada pertimbangan politik yang sangat dinamis. Dan ada perkembangan baru mengenai koalisi. Jika saya ditanya apakah yakin ada reshuffle ? Saya yakin Presiden akan melakukan perombakan kabinet," ujar Andi Gani saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Ia pun meyakini bahwa akan tetap ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

"Iya (dalam waktu dekat) yakin. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menilai kinerja menterinya," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, publik telah menantikan apakah Presiden Jokowi akan kembali mengumumkan adanya reshuffle pada Rabu kemarin. Wacana itu muncul selama beberapa pekan terakhir, menyusul manuver Partai Nasdem yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis (26/1/2023) lalu. Namun, hingga Rabu sore Presiden tak kunjung mengumumkan reshuffle tersebut.

Di sisi lain, Surya yang partainya tengah menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu sore. Dalam kesempatan itu, Airlangga menyatakan bahwa partainya membuka peluang bagi Nasdem untuk bekerja sama pada Pemilu 2024 mendatang.

Diketahui, Golkar telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional dalam pemilu tersebut. Meskipun hingga kini belum menentukan siapa capres-cawapres yang hendak diusung koalisi.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menduga, tidak jadinya reshuffle dilaksanakan oleh Presiden Jokowi lantaran Kepala Negara tak ingin ada kegaduhan yang timbul setelahnya.

"Sampai saat ini tidak ada reshuffle, walau ramai di media. Tapi Presiden masih tidak ingin ada kegaduhan yang bikin ketidakstabilan, sehingga berpotensi mengganggu pemerintahan sehingga berdampak pada objektivitas pembangunan," ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dave menjelaskan, di sisa masa jabatan pemerintahan periode ini, Jokowi masih harus fokus terhadap banyak hal.

Antara lain, pembangunan-pembangunan strategis nasional, penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan pemulihan dari dampak Covid-19.

"Dan bilamana ada menteri yang tak sesuai sejalan dengan target pemerintahan, nah itu mungkin ada pertimbangan sendiri," tuturnya.