Pamer Kehangatan dengan Golkar, Surya Paloh Diduga Kesal karena Demokrat dan PKS Tarik Ulur

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver elite Partai Nasdem bertemu dengan dengan sejumlah partai politik, salah satunya Golkar, dinilai tak lepas dari rencana pembentukan Koalisi Perubahan yang tak kunjung matang.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak lama tarik ulur dukungan ke Nasdem sehingga kerja sama antara ketiganya belum juga resmi.

"Sebenarnya Nasdem sejak lama menunggu Demokrat dan PKS bergabung, tetapi PKS dan Demokrat jual mahal, tarik ulur kepentingan dan lama untuk bisa membentuk koalisi, ya akhirnya Nasdem bermanuver sana-sini," kata kepada Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Sejak Nasdem mengumumkan hendak mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024, Demokrat dan PKS memang tampak ingin merapat membentuk koalisi.

Namun, pada saat bersamaan, kedua partai masih melakukan penjajakan dengan partai lain dan meributkan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Demokrat dan PKS pun seakan tak kunjung memberi kepastian sehingga bakal Koalisi Perubahan sekian lama terombang-ambing tanpa kejelasan.

Padahal, dengan mencapreskan Anies, Nasdem harus menanggung risiko "dimusuhi" oleh partai pemerintah. Partai pimpinan Surya Paloh itu berulang kali disentil PDI Perjuangan, bahkan muncul wacana reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem.

"Nasdem merasa sendirian karena Demokrat dan PKS tak kunjung datang. Nasdem merasa dikerjai sendirian oleh kekuasaan, menterinya diancam akan di-reshuffle, itu kan membuat Nasdem marah dan bermanuver ke sana ke mari," ucap Ujang.

Selain itu, kata Ujang, dengan berkunjung ke sejumlah partai politik pemerintah termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Surya Paloh ingin berkompromi dan melakukan negosiasi ulang.

Bahwa Nasdem memang berencana mengusung Anies sebagai capres, tetapi, partai berjargon restorasi Indonesia itu juga masih ingin berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Jokowi.

Oleh karenanya, menurut Ujang, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk batalnya rencana pencapresan Anies.

Demi menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan pemerintah, tak menutup kemungkinan Surya Paloh menempatkan Anies di posisi lain, misalnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi capres koalisi lainnya.

"Kita tahu Nasdem sedang memainkan politik zigzag terkait dengan persoalan koalisi itu. Apakah goyah atau tidak, saya melihat ada renegosiasi, mungkin ada deal-deal politik antara Nasdem atau Surya Paloh dengan Jokowi," kata Ujang.

"Ketika belum ada dokumen dukungan, belum ada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu artinya Anies belum aman rencana pencapresannya," tuturnya.

Saat ditanya tentang alasannya berkunjung ke Golkar ketimbang bakal mitra koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, Surya Paloh menyebut bahwa Golkar merupakan prioritas bagi partainya.

“Kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan. Sejarah perjalanan hidup saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini,” kata Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Surya pun mengenang dirinya sempat bernaung di Partai Golkar selama 43 tahun sebelum akhirnya membentuk Nasdem.

Tak hanya Golkar, elite Nasdem sebelumnya berkunjung ke Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada saat bersamaan, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (27/1/2023).

Surya Paloh sendiri belakangan diisukan renggang dengan pemerintahan. Sejak Nasdem mengumumkan hendak mencapreskan Anies pada Pemilu 2024, partai berjargon restorasi Indonesia tersebut berulang kali disentil elite PDI-P.

Bahkan, Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat belum lama ini terang-terangan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri asal Nasdem yang menurutnya tidak bekerja baik, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya.

Sementara, rencana Koalisi Perubahan hingga kini tak kunjung resmi meski Demokrat dan PKS telah menyatakan dukungan mereka buat Anies. Disinyalir, hal itu tak lepas dari perdebatan alot soal sosok cawapres.