Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menduga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan adanya kegaduhan yang timbul akibat reshuffle atau perombakan kabinet.

Oleh karena itu, hingga saat ini, reshuffle masih belum dilakukan oleh Jokowi. Padahal, isu reshuffle kabinet pada Rabu Pon terus berembus, sejak beberapa waktu belakangan.

"Sampai saat ini tidak ada reshuffle, walau ramai di media. Tapi Presiden masih tidak ingin ada kegaduhan yang bikin ketidakstabilan, sehingga berpotensi mengganggu pemerintahan sehingga berdampak pada objektivitas pembangunan," ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Dave menjelaskan, di sisa masa jabatan pemerintahan periode ini, Jokowi masih harus fokus terhadap banyak hal. Antara lain, pembangunan-pembangunan strategis nasional, penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hingga pemulihan dari dampak Covid-19.

"Dan bilamana ada menteri yang tak sesuai sejalan dengan target pemerintahan, nah itu mungkin ada pertimbangan sendiri," tuturnya.

Kemudian, terkait PDI-P yang terus gencar mendorong agar menteri dari Nasdem mundur dan dievaluasi, Dave menyebut bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga, menurut dia, kurang elok apabila menekan Presiden hanya untuk memenuhi persepsi politik segelintir partai.

"Saya rasa tidak elok untuk menekan dari luar hanya untuk memenuhi persepsi politik dari satu, dua partai. Jadi lebih baik kita serahkan sepenuhnya ke Presiden untuk dia tentukan apa yang terbaik, karena usernya kan adalah beliau," kata Dave.

Diketahui, isu reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin terus menguat menjelang hari Rabu Pon, 1 Februari 2023.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Rabu Pon digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya.

Presiden Jokowi sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir. Namun, dia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu.

Sementara itu, PDI-P selaku partai yang menaungi Jokowi sekaligus partai pengusungnya terus mendesak agar menteri dari Partai Nasdem untuk dievaluasi.

Menteri-menteri yang dimaksud yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak memunculkan konflik antara partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

Menurutnya, jika ada kebijakan Nasdem yang tak sesuai dengan keinginan PDI-P lebih baik disampaikan langsung secara tertutup pada Presiden Joko Widodo.

“Kalau ada hal yang salah dari Partai Nasdem, kan Pak Hasto bisa bicara pada Pak Presiden secara tertutup,” ujar Ali.

Hingga berita ini ditayangkan, reshuffle kabinet masih belum dilakukan oleh Jokowi.