Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan disebut sudah melunasi utang kepada Ketua Umum Prabowo Subianto terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.

Menurut Sudirman Said yang menjadi perwakilan Anies, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang terlibat perjanjian utang-piutang dengan Prabowo terkait pemenangan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Namun, dia tidak memerinci nilai utang-piutang Anies dan Prabowo.

Sebab, Anies tak punya dana yang cukup untuk membiayai proses pemenangan tersebut.

“Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang,” kata Sudirman Said dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Akan tetapi, Sudirman Said mengungkapkan, utang Anies kepada Prabowo dianggap lunas jika keduanya memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, dan memang akhirnya Anies-Sandiaga memenangi Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Tapi, perjanjian di kata kalau pilkadanya menang, utang-piutang selesai, dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” ujar Sudirman Said.

Sudirman juga menyatakan, Anies tidak pernah mempunyai perjanjian politik soal pilpres dengan Prabowo.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian (Prabowo-Anies soal pilpres), yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu,” ucap Sudirman.

Menurut Sudirman Said, Anies justru pernah ditawari untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Prabowo dalam Pilpres 2019.

“Yang ada adalah, saya ini (sempat) membantu Pak Prabowo, ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak,” ujar Sudirman.

Kala itu, Sudirman mengaku berulang kali menanyakan sikap Anies soal tawaran Prabowo untuk menjadi cawapres.

Akan tetapi, kata Sudirman, Anies saat itu menolak dan memilih untuk tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Itu sudah ditunaikan. Jadi, saya tidak tahu perjanjian yang dimaksud Pak Sandi (Sandiaga Uno), mudah-mudahan beliau salah,” ucap Sudirman Said.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkit soal keberadaan perjanjian politik antara Anies dan Prabowo.

"Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua (dia dan Anies) dan poinnya," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

"Perjanjian itu sih legal. Ditandatangani bertiga (Prabowo, Sandi dan Anies) dan seingat saya ada meterainya," lanjut Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, dia dan Anies menandatangani perjanjian itu sebelum mendaftar ke KPU DKI Jakarta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada September 2016.

Meski demikian, Sandiaga tidak ingin memerinci isi dari perjanjian.

Sebab, menurut dia, yang saat ini memegang lembaran perjanjian itu yang semestinya menyampaikannya.

Saat ditanya apakah perjanjian juga berisi soal Pilpres 2024, Sandi kembali menolak menjawab.

"Silakan itu ditanyakan. Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya. Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Ketika ditanya soal apakah perjanjian itu masih berlaku, Sandiaga menegaskan, sepanjang tidak diakhiri maka masih sampai sekarang.

Lebih lanjut, Sandi menegaskan, dirinya masih berkomitmen dengan perjanjian tersebut.

"Saya sih komit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan, saya komit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," ucap Sandiaga.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny, Tatang Guritno | Editor : Dani Prabowo, Novianti Setuningsih, Diamanty Meiliana)