Menlu Retno Ragu Konflik Myanmar Akan Selesai Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meragukan krisis politik di Myanmar bakal selesai tahun ini, meski Indonesia ditugaskan menjadi Ketua Asean.

Menurutnya, penyelesaian konflik di Myanmar memerlukan proses yang panjang. Hal ini karena berkaitan dengan persoalan kemanusiaan.

"Mengharapkan krisis politik Myanmar, selesai tuntas, dalam satu tahun ini, merupakan hal yang tidak mungkin terjadi," kata Retno dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR, Senin (30/1/2023).

"Kita tahu persis sejarah Myanmar, kompleksitas yang dihadapi Myanmar, sehingga mengharapkan bahwa semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi," tambahnya.

Indonesia sendiri mendorong pendekatan inklusif dalam penyelesaian konflik di Myanmar, yakni melalui jalan dialog.

"Namun, dialog yang inklusif memerlukan situasi yang kondusif. Situasi yang kondusif akan tercipta bila kekerasan dihentikan dan masyarakat dapat memperoleh bantuan kemanusiaan," ucapnya.

Retno mengatakan, Indonesia mengapresiasi Keketuaan ASEAN sebelumnya yang dimiliki oleh Brunei Darussalam dan Kamboja.

Namun, ia mengungkapkan bahwa konflik di Myanmar belum juga selesai pada Keketuaan dua negara tersebut.

"Tetapi kita tahu the journey of a thousand miles begins with one step, perjalanan yang panjang akan dapat diselesaikan jika kita mengambil langkah maju, bukan langkah mundur," tutur dia.

"Langkah maju inilah yang diharapkan dapat diambil terutama oleh junta militer di Myanmar," sambungnya.

Sebagai informasi, Myanmar merupakan negara yang terus dilanda konflik internal. Sejak merdeka dari Inggris pada 1948, negara yang dulunya bernama Burma ini langsung didera serangkaian pemberontakan di beberapa wilayah.

Mayoritas konflik tersebut sebenarnya berbasis etnik. Beberapa etnik membentuk kelompok bersenjata dan memerangi militer Myanmar, alias Tatmadaw.

The Transnational Institute melaporkan, Myanmar adalah salah satu negara dengan jumlah kelompok etnik paling beragam di dunia.

Kelompok etnik minoritas telah lama terpinggirkan dan ditolak hak-hak dasarnya. Perang saudara yang terus berlangsung selama puluhan tahun justru semakin membuat kelompok etnik ini menderita.