Salin Artikel

PDI-P Kembali ‘Serang’ Nasdem: Dari Lepas Koalisi, Reshuffle, hingga Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Hal itu dipicu oleh keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) awal Oktober 2022 lalu.

Sejak saat itu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto terus melontarkan statement yang menyerang Nasdem.

Bermula dari pernyataannya 9 Oktober 2022 yang menyebut warna biru telah terlepas dari partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Tak hanya itu, Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat juga mendesak agar menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju lebih baik mengundurkan diri.

Ia secara blak-blakan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dua menteri yang merupaka kader Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Terbaru, Hasto kembali bereaksi pasca Jokowi bertemu Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Tak disalahgunakan

Hasto mengingatkan agar pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi tak disalahgunakan untuk kepentingan parpol.

Menurutnya, Jokowi selalu membuka pintu istana untuk berdialog dengan siapapun.

"Tapi, ketika dialog itu ada yang menyalahgunakan hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka Jokowi punya kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis seuai kewenangan presiden," sebut Hasto di Kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Ia mengatakan, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh adalah pertemuan biasa yang dilakukan antara presiden dan ketua umum parpol.

Namun ia menyinggung, bahwa pertemuan seperti itu biasanya terkait dengan kocok ulang kabinet.

"Misal akan ada reshuffle, Pak Jokowi melakukan pemberitahuan. Tapi, pertemuan dengan Pak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketum parpol yang lain," jelasnya.

Sejak lama ingin bertemu Jokowi

Hasto mengungkapkan, dirinya mendapatkan informasi bahwa Surya Paloh yang sejak lama ingin bertemu Jokowi.

"Pertemuannya itu, saya dengar, kan memang Pak Surya Paloh sudah lama mau ketemu Pak Jokowi," ujar Hasto ditemui di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Ia menduga Surya Paloh ingin menanyakan banyak hal, termasuk alasan Jokowi tak menghadiri perayaan HUT Nasdem.

"Apalagi ketika ultah, biasanya Pak Jokowi ini hadir dalam setiap ultah partai, ultah Nasdem kan tidak hadir, mungkin itu yang ditanyakan," papar dia.

Ia menuturkan, pertemuan itu terjadi selama satu jam lebih dan intens.

Bahkan Sugeng menganalogikannya sebagai pertemuan antara kakak dan adik.

“Bagai kakak-adik yang kurang lebih selama tiga bulan tidak berkomunikasi. Lantas (komunikasi) dengan sangat baik,” ungkapnya ditemui di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/29/08184171/pdi-p-kembali-serang-nasdem-dari-lepas-koalisi-reshuffle-hingga-pertemuan

Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke