Salin Artikel

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Meski demikian, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan terkait sosok calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung kedua partai, tentu menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Tapi terkait dengan capres-cawapres, kerja sama untuk mengusung capres-cawapres, tentu saja Ibu Mega yang memutuskan," kata Hasto ditemui di Kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hasto kemudian mengungkapkan bahwa partainya memiliki sejarah cukup panjang dengan PBB, khususnya terkait kerja sama politik di pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kata Hasto, saat itu Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjabat sebagai menteri di Kabinet Megawati.

"Ketika Ibu Mega jadi presiden, PBB menjadi bagian yang mengusung Ibu Megawati dengan menempatkan Prof Yusril sebagai Menkumham," ujarnya.

Dari hal itu, Hasto menilai bahwa PDI-P tak memiliki persoalan untuk membangun koalisi dengan PBB ke depannya.

"Kami mampu menjaga etika di dalam kerja sama dan kami juga berbicara masa depan," imbuh dia.

Lebih jauh, Hasto mengungkapkan pertemuan dengan Sekjen PBB Afriansyah Noor juga membahas soal sistem pemilu proporsional tertutup.

PBB dilibatkan menjadi pihak terkait dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sistem pemilu.

"Tentu saja secara khusus kami memberikan masukan, karena PBB menyatakan sebagai pihak terkait di MK," tutur Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Afriansyah Noor melakukan pertemuan empat mata dengan Hasto Kristiyanto pada Rabu (25/1/2023) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, kata Afriansyah, mereka membahas kebangsaan dan kemajuan bangsa, termasuk rencana koalisi PBB dan PDI-P dalam Pemilu 2024.

"Kami (PBB dan PDI-P) memiliki kesamaan visi dalam membangun bangsa dan negara," kata Afrianfsyah dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

Afriansyah menjelaskan, PBB realistis mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) yaitu Yusril Ihza Mahendra.

Adapun PBB juga bakal menerima siapa pun pasangan Yusril yaitu calon presiden (capres) dari PDI-P.

"Jika dipasangkan dengan Mbak Puan atau siapapun yang direstui oleh PDI-P, PBB siap mendukung penuh akan memenangkan pasangan calon tersebut,” tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/27/23205441/pdi-p-dan-pbb-jajaki-koalisi-belum-bahas-capres-cawapres

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke