Komisi VIII dan Kemenag Bahas Usulan Kenaikan Biaya Haji Sore Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan ada pertemuan seluruh fraksi DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas kenaikan biaya haji tahun ini.

Ia menuturkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, dikabarkan juga akan menghadiri pertemuan yang digelar di salah satu hotel di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023) sore ini.

“Kita akan ada pendalaman FGD (focus group discussion) dengan Dirjen Haji, dan seluruh direktur yang terkait,” ungkap Bukhori ditemui di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Namun ia mengatakan bahwa pertemuan itu bersifat tertutup karena sifatnya adalah kajian awal.

Sebab kenaikan tarif haji itu baru diusulkan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (19/1/2023) kemarin.

Sedangkan DPR, lanjut dia, belum menyetujui usulan tersebut.

“Itu baru usulan dari pemerintah yang mulai hari ini baru akan kita bahas sampai kemungkinan sebelum reses kita putuskan,” ucapnya.

Menurutnya, berbagai proses diskusi dan kajian antara anggota Parlemen, dan pemerintah harus sering dilakukan.

Sebab masyarakat menunggu kepastian biaya haji tersebut.

“Semakin cepat maka semakin mudah untuk mereka melanjutkan berbagai macam hal yang berhubungan dengan ibadah haji,” imbuhnya.

Diketahui Yaqut mengusulkan kenaikan biaya haji dari Rp 39,8 juta menjadi Rp 69, 1 juta.

Sebenarnya total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 senilai Rp 98,8 juta.

Masyarakat diminta untuk membiayai sejumlah Rp 69,1 juta, dan sisanya sebesar Rp 29,7 juta bakal dibiayai dengan nilai manfaat dari pemerintah.

Ia menjelaskan usulan tersebut didasari dengan prinsip keadilan antara besaran beban jemaah, dan keberlangsungan nilai manfaat dana haji.

"Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip istitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya," tutur Yaqut.