Oleh karena itu, Puan mengaku tidak mengetahui siapa-siapa saja menteri yang perlu dievaluasi.
"Wah, saya enggak bisa katakan hal itu. Itu kan prerogatif Presiden, dan saya enggak diajak bicara sama Presiden. Jadi, ya tanyakan sama Presiden," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Puan mengatakan, pada prinsipnya reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.
Oleh karenanya, Puan kembali mengatakan bahwa Jokowi yang menentukan kapan reshuffle akan dilakukan.
"Jadi tentu saja Presiden yang nanti akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukannya, apakah perlu dilakukan atau tidak," katanya.
Sebab, mungkin saja partai politik atau individu itu melihat ada menteri yang kurang membantu kinerja pemerintah.
"Tentu saja kita boleh mengingatkan atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," ujar Puan.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi beberapa kali melempar sinyal akan melakukan reshuffle kabinet.
Bahkan, PDI-P terang-terangan mendorong agar menteri dari Nasdem dievaluasi.
Untuk diketahui, ada tiga menteri dari Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/16102401/puan-tak-diajak-jokowi-bicarakan-reshuffle-presiden-yang-tentukan-kapan-hari