Salin Artikel

Ganjar dan Anies Masuk Bursa Capres, Partai Buruh Tak Akan Komunikasi dengan Megawati dan Surya Paloh

Seperti diketahui Ganjar adalah adalah kader PDI-P. Sedangkan Anies merupakan bakal capres yang ditetapkan oleh Partai Nasdem.

"Dukungan capres dan cawapres adalah personal, bukan latar belakang partainya. Oleh karena itu, tidak akan ada komunikasi dengan pimpinan partai," kata Said Iqbal dalam konferensi pers setelah rapat kerja nasional Partai Buruh, Selasa (17/1/2023).

Said Iqbal kemudian menegaskan bahwa Partai Buruh adalah partai yang independen.

Oleh karena itu, munculnya nama Ganjar dan Anies, murni merupakan usulan kader Partai Buruh.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa Partai Buruh tidak mau membentuk koalisi karena ingin fokus mendapatkan 20-30 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, Partai Buruh tidak harus berkomunikasi dengan partai lain walau mendukung tokoh tertentu sebagai capres.

"Kita tidak akan berkomunikasi dengan partai politik manapun, tapi kami akan berkomunikasi dengan nama, apakah beliau bersedia atau tidak," kata Iqbal.

Nama-nama tersebut direkomendasikan oleh perwakilan 38 provinsi yang mengikuti rakernas.

Empat nama yang direkomendasikan sebagai capres adalah Ganjar (didukung 15 provinsi), Iqbal (14 provinsi), Anies (6 provinsi), dan jurnalis Najwa Shihab (3 provinsi).

Sementara, nama yang direkomendasikan sebagai cawapres adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid (21 provinsi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD (3 provinsi provinsi), Said Iqbal (7 provinsi), dan Najwa (3 provinsi).

Selain itu, ada pula nama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendri Saragih yang didukung 2 provinsi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didukung 1 provinsi.

Adapun keputusan final mengenai capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh akan diputuskan melalui konvensi yang bakal digelar pada Juni 2023 mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/15225561/ganjar-dan-anies-masuk-bursa-capres-partai-buruh-tak-akan-komunikasi-dengan

Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke