Salin Artikel

PBB Ingin Dorong Yusril Jadi Cawapres pada Pemilu 2024

Hal itu mungkin saja terjadi karena Yusril telah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo.

“Kalau saya rasional, cukup di cawapres. Siapa calon presidennya? Kita menunggu arahan Presiden Joko Widodo,” tutur Afriansyah ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Ia yakin peluang Yusril untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 cukup besar. Pasalnya, Yusril diklaim sudah mendapat dukungan dari Jokowi. Dan, Jokowi juga memiliki kekuatan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik (parpol) yang menjadi koalisi pemerintah.

“Artinya sebagai Presiden, beliau tidak berdiri di atas partai tertentu. Beliau bebas merdeka saja memberikan dukungan pada siapa pun,” katanya.

Lebih lanjut, ia bakal memperkuat soliditas internal PBB dan membuka komunikasi politik pada semua parpol agar Yusril bisa maju dalam kontestasi elektoral mendatang.

“Kami PBB akan bekerja keras untuk menyosialisasikan dan mengomunikasikan dengan semua partai politik untuk membangun kekuatan agar Ketum maju sebagai capres atau cawapres,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku bakal memberi dukungan jika Yusril bisa melenggang sebagai capres atau cawapres. Maka dari itu, ia meminta PBB untuk mencarikan tiket agar Yusril bisa maju.

Pasalnya, untuk bisa mengusung capres-cawapres parpol atau gabungan parpol mesti memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sejumlah 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya.

"Ini serius, serius, tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya mencapai (presidential threshold) 20 persen. Iya dong, tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung, serius," ucap Jokowi saat berpidato di Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai PBB di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/13/17062141/pbb-ingin-dorong-yusril-jadi-cawapres-pada-pemilu-2024

Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke