Salin Artikel

Jokowi Senang Megawati Pilih Kader PDI-P Jadi Capres, walau Belum Diumumkan

Jokowi mengaku bersyukur karena hal ini berarti Megawati betul-betul mempertimbangkan seluruh kader PDI-P sebagai calon pemimpin bangsa.

"Saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak grusa-grusu seperti yang lain-lainnya," kata Jokowi dalam peringatan HUT ke-50 PDI-P, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Jokowi mengatakan, Megawati dalam menentukan capres telah menghitung matang-matang sosok capres tersebut.

Oleh karena itu, ia menilai seluruh kader PDI-P harus sabar menunggu momentum Megawati mengumumkan capres tersebut.

"Didesak-desak dari manapun tidak goyah meski namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Megawati lantas mengaku heran terhadap langkah politik saat ini yang dinilai tak memprioritaskan kader sendiri.

"Aku sampai lihatin, aku bilang ke Mbak Puan 'lucu ya orang berpolitik sekarang jangan deh niruin'. Kok kayak gitu, ya gimana. Memang enggak punya kader sendiri," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati menekankan tidak akan mengumumkan sosok capres di momen HUT ke-50 PDI-P.

Hal itu disampaikannya merespons banyak pemberitaan yang menduga Megawati akan mendeklarasikan capres pada HUT ke-50 PDI-P.

"Ya ntar dulu, memangnya aku, situ tepuk tangan (saya) mau tergiur umumkan. Enggak he he," ujar Megawati.

Saat itu, Megawati mengaku diberikan hak prerogatif oleh amanah Kongres.

"Saiki (sekarang) nunggin enggak ada, ini urusan gue," ucap Megawati sembari tertawa.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/10/14041081/jokowi-senang-megawati-pilih-kader-pdi-p-jadi-capres-walau-belum-diumumkan

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke