AKBP Bambang Kayun Tersangka Suap dan Gratifikasi, Polri Dukung Penyidikan KPK

"Polri mendukung proses penyidikan yang dilakukan KPK," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di RS Polri, Jakarta Timur, Selasa (3/1/2023).

Dedi meminta KPK melanjukan proses penyidikan terhadap Bambang Kayun.

KPK mengumumkan AKBP Bambang Kayun Bagus PS sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, Bambang diduga menerima suap terkait pemalsuan surat dalam perebutan hak waris perusahaan kapal, PT Aria Citra Mulia.

Firli mengatakan, KPK mulanya menerima laporan dugaan suap dan gratifikasi terkait PT ACM dari masyarakat.

KPK kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka.

“Kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah Bambang Kayun, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada Mabes Polri,” kata Firli Bahuri di gedung Merah Putih KPK, Selasa ini.

Selain Bambang Kayun, KPK menetapkan dua orang dari pihak swasta berinisial ES dan EW.

Firli menuturkan, Bambang Kayun diduga menerima suap sebesar Rp 50 miliar dan Rp 1 miliar karena membantu salah satu pihak yang sedang berselisih.

Bambang Kayun diduga membantu pihak tersebut dalam mengajukan perlawanan melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun ES dan EW saat ini melarikan diri ke luar negeri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Mabes Polri.

Karena perbuatannya, Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Ia disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, ES dan EW ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Mereka disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.