Dituntut 4 Tahun Penjara, 3 Eks Petinggi ACT Sampaikan Nota Pembelaan Hari Ini

Ketiganya adalah pendiri sekaligus mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin; Presiden ACT periode 2019-2022, Ibnu Khajar; dan eks Vice President Operational ACT, Hariyana Hermain.

"Iya benar, kami bacakan pleidoi," ujar Penasihat Hukum Ahyudin, Irfan Junaedi kepada Kompas.com, Senin (2/1/2023) malam.

Secara terpisah, Penasihat Hukum Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain, Virza Roy juga membenarkan bahwa kliennya akan membacakan pleidoi pada sidang Selasa ini.

Kepada Kompas.com, Virza mengatakan bahwa kedua kliennya itu akan membacakan pleidoi masing-masing selain pleidoi dari tim penasihat hukum.

Dalam kasus ini, tiga terdakwa itu dituntut Jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Tiga eks petinggi Yayasan ACT itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa mengatakan, Yayasan ACT telah menggunakan dana bantuan dari Boeing Community Investment Fund (BCIF) senilai Rp 117 miliar dari dana yang diterima sebesar Rp 138.546.388.500.

Dana bantuan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air itu hanya diimplementasikan sebesar Rp 20.563.857.503.

Sementara itu, dana ratusan miliar telah digunakan oleh para terdakwa tidak sesuai dengan implementasi dari Boeing.

Padahal, dana itu diberikan Boeing untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial sebagaimana yang ditentukan dalam protokol BCIF.

“Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya bagi ahli waris korban dan penerima manfaat dari bantuan sosial BCIF,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).

“Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat,” ujar Jaksa melanjutkan.

Jaksa berpandangan, dalam persidangan kasus penggelapan dana bantuan sosial ini ketiga terdakwa terlihat sehat secara jasmani maupun rohani.

“Sehingga tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa,” kata Jaksa.