Stabilitas Politik 2023 dalam Bingkai Pertumbuhan Kesejahteraan

Di perkirakan topik ini akan benar-benar mendominasi media nasional dan media sosial di tahun 2023. Terutama menjelang pendaftaran calon presiden pada Oktober 2023.

Mengapa demikian? Alasannya sederhana, karena Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat tidak dapat bersaing lagi dalam pemilihan presiden yang akan datang, karena sudah menjabat selama dua periode.

Itu menyiratkan bahwa – setelah sepuluh tahun – Indonesia akan melihat seorang pemimpin baru. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan ketidakpastian karena bukan tidak mungkin seorang pemimpin baru akan mengambil pendekatan baru.

Kehadiran pemimpin baru dengan pendekatan berbeda berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik, terutama karena Indonesia adalah negara demokrasi yang muda dan sangat beragam.

Salah satu yang sangat berbeda dari pendekatan yang digunakan pendahulunya, mungkin terkait dengan arah kebijakan. Misalnya, soal pembangunan infrastruktur atau hubungan luar negeri.

Kondisi politik kawasan Asean

Situasi politik Indonesia tahun 2023 memang tak sepenuhnya ditentukan oleh apa yang berkembang di dalam negeri, melainkan juga oleh kondisi politik kawasan Association of Southeast Asian Nations (Asean).

Pada 2023 Indonesia memegang kembali keketuaan Asean, meneruskan estafet yang sebelumnya dipegang oleh Kamboja. Keketuaan Indonesia ini merupakan kali keempat, setelah menjabat sebagai Ketua Asean pada tahun 1973, 2003, dan 2011.

Tugas ini tak mudah karena selama 2022 bukanlah tahun panji demokrasi di Asean. Sebab, sebagaimana diketahui, selama dua dekade terakhir, kawasan ini telah ditandai oleh kemunduran demokrasi yang ekstrem.

Junta Militer Myanmar, misalnya, tetap berkuasa di negara yang menjadi gelap gulita demokrasi, dan menjadi negara yang gagal dalam praktik demokrasi.

Junta telah menggunakan kebrutalan dan mengabaikan semua pandangan global dengan memenjarakan mantan duta besar Inggris, mengeksekusi empat aktivis, dan menjatuhkan hukuman penjara yang lama dan hukuman kerja paksa kepada Aung San Suu Kyi.

Sementara itu Presiden Filipina, periode 2016-2022, Rodrigo Duterte terus melakukan dan mengawasi dengan keras media dan masyarakat sipil, serta melakukan perang narkoba yang brutal, hingga akhir masa jabatannya pada Juni 2022 lalu.

Hanya ada sedikit bukti bahwa presiden baru Ferdinand Marcos Jr akan lebih demokratis dibandingkan Duterte.

Dia melanjutkan tindakan keras Duterte terhadap media dan masyarakat sipil — aktivis terkemuka Walden Bello ditangkap tak lama setelah pelantikan Marcos Jr — dan melindungi Duterte dari penyelidikan apa pun atas pelanggaran hak asasi besar-besaran mantan presiden itu. Pemimpin oposisi terkemuka Senator Leila de Lima tetap dipenjara.

Di bagian lain, koalisi parlementer pro-militer Thailand tetap berkuasa karena pemilu 2019 yang cacat. Di negeri ini berlaku pelarangan partai oposisi, dan fakta bahwa hakim Thailand terikat pada militer dan sekutunya.

Raja Thailand, yang seharusnya berada di atas politik, semakin melibatkan dirinya dalam politik dan bisnis, dan telah menyatakan minat untuk mengembalikan negara ke monarki absolut.

Pada 2023, Thailand, akan mengadakan pemilu. Kemungkinan besar, rakyat Thailand akan memberikan suara dalam jumlah besar untuk partai-partai oposisi dan pro-demokrasi, tetapi partai-partai ini akan dicegah untuk menjabat, karena partai-partai pro-militer dan sekutunya bermanuver untuk menjauhkan oposisi dari kekuasaan.

Malaysia, sekarang sedang memenjarakan mantan perdana menteri Najib tun Razak atas kejahatannya—sebuah langkah penting untuk mengekang impunitas—mempertahankan koalisi berkuasa yang didominasi oleh partai Najib, yang memerintah Malaysia secara otokratis selama beberapa dekade.

Tahun 2023, Malaysia juga harus mengadakan pemilihan umum. Diperkirakan akan ada banyak manuver politik sebelum pemilihan.

Meskipun partai-partai baru akan ikut bersaing, tampaknya UMNO, partai yang mendominasi negara, seringkali dengan menggunakan cara-cara semi-otokratis dan persekongkolan, akan menang.

Di negara-negara Asean yang lebih kecil, situasinya tidak terlihat jauh lebih baik. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang telah memerintah selama tiga dekade, kemungkinan akan meningkatkan kampanyenya melawan pers semi-bebas yang tersisa dan masyarakat sipil lebih jauh lagi, saat ia bermanuver untuk terakhir kalinya.

Vietnam juga berlanjut ke arah yang lebih otoriter. Sementara krisis utang dan masalah ekonomi telah menyebabkan beberapa gejolak di Laos, protes yang sangat tidak biasa ini tidak mungkin berdampak banyak pada rezim yang berkuasa, yang tetap memegang kendali penuh negara dan menekan demonstrasi sekecil apa pun.

Singkatnya, 2023 menjanjikan tahun yang mengerikan bagi demokrasi di Asean. Ada potensi titik terang—mungkin oposisi pro-demokrasi akan menang di Thailand dan kemenangan mereka akan dihormati, atau mungkin akan ada kemajuan nyata di Myanmar—tetapi secara keseluruhan, prospeknya suram.

Jadi, posisi Indonesia sebagai ketua Asean tahun 2023 sepertinya tak banyak mengubah kondisi politik dan demokrasi Asean. Karena selama 2023 Indonesia sedang mengadakan persiapan Pemilu 2024.

Lebih kondusif, tapi ada tantangan

Berbeda dengan beberapa negara tetangga, kondisi politik Indonesia relatif lebih kondusif. Itu sebabnya, selama era Presiden Joko Widodo, Indonesia bisa fokus memperkokoh kekuatan ekonominya melalui pembangunan infrastruktur secara massif dan penguatan hubungan luar negeri, terutama melalui G20 dan Asean.

Namun, berkenaan dengan iklim sosial politik, Indonesia sudah memiliki tantangan cukup berat yang berasal dari kelompok radikalis dalam dua dekade terakhir.

Selama masa pandemi Covid-19, radikalisme agama dan gerakan teroris seperti mereda. Namun, ketika pandemi berangsur menurun, gerakan teroris kembali menggeliat, baik berbasis etnis seperti Papua, maupun berbasiskan radikalisme agama di beberapa wilayah Indonesia.

Teranyar, Rabu, 7 Desember 2022 pagi, bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Seminggu kemudian, tim Densus 88 menangkap empat terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah di Sumatera Selatan.

Memang Indonesia adalah negara demokrasi yang solid. Meskipun demikian, harus diakui pula Indonesia dihantui oleh masalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kerusakan lingkungan dan korupsi masih sangat marak terjadi.

Isu-isu tersebut mencerminkan ketidakadilan sosial dan menjadi salah satu akar aksi pemberontakan di Papua, misalnya.

Bertolak dari isu-isu pokok itu, banyak analis politik berharap para kandidat memfokuskan perhatiannya pada bagaimana solusinya.

Kita berharap dengan melihat profil dan rekam jejak tiga kandidat paling popular (Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anie Basewedan), isu-isu penting itu seperti di atas tidak dikesampingkan.

Kita juga berharap mereka tidak berkompetisi dengan menyerempet isu SARA. Dan Jika hal itu yang terjadi, maka pemilihan presiden pada tahun 2024 akan berlangsung panas.

Tentu saja, hal itu dapat berpengaruh besar pada stabilitas sosial politik dan demokrasi Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa tahun 2023 adalah tahun penuh tantangan, karena menjelang Tahun Politik 2024. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengimbau seluruh partai politik di tanah air menjaga situasi politik yang kondusif.

“Dalam situasi global yang rentan ini, kita semua harus tetap menjaga kondusifitas situasi politik. Jangan dibikin panas-panasan,” kata Presiden dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Senin (21/11).

Situasi global saat ini tidak normal, kata dia, sebanyak 14 negara antre menerima pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi masalah ekonomi di negaranya masing-masing.

Dan 28 negara lainnya berbaris di depan pintu IMF. Diberitahukan bahwa total ada 66 negara yang tidak mungkin memberikan semua bantuan karena keterbatasan dari IMF.

Sementara Bank Dunia kemungkinan besar akan membatasi pinjaman karena kondisi ekonomi global yang lesuh.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan para tokoh yang akan mencalonkan diri dalam Pilpres mendatang untuk terlibat dalam gagasan politik membawa kesejukan dan kedamaian.

Ia berharap agar para kandidat tidak memanfaatkan isu SARA, politisasi agama, atau politik identitas sebagai alat politik. Sebab hal itu akan sangat berbahaya bagi negara besar seperti kita, Indonesia yang merupakan negara majemuk.

Sejatinya, peringatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada partai politik para kandidat presiden dan calon pemimpin lainnya. Melainkan, itu ditujukan kepada semua elemen bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa mesti ikut ambil bagian menjaga stabitas politik.
Lembaga pendidikan, misalnya, hendaknya memberi pelajaran politik agar para generasi muda (mahasiswa) tidak mudah terprovokasi dan menceburkan diri pada aksi demo yang anarkis.

Para ulama di setiap lembaga agama, perlu mengarahkan umatnya, agar bersikap kritis dan tidak mudah mengaitkan segala suatu dengan ajaran agamanya, dan memandang orang yang berpandangan berbeda sebagai ‘musuh’.

Para tokoh masyarakat, hendaknya mengingatkan anggota masyarakat untuk tidak gemar menebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan hoaks melalui jaringan media sosial.

Singkat kata, semua pemimpin di setiap institusi sosial wajib mencerdaskan warganya untuk bersikap dewasa, kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian dan berita hoaks, terutama yang berkaitan dengan isu-isu SARA.

Semua warga bangsa Indonesia harus menyadari bahwa stabilitas sosial-politik di tahun 2023 adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah atau partai politik saja.

Sebab, stabilitas politik adalah variabel yang sangat penting dalam evolusi kemajuan suatu negara. Stabilitas politik merupakan faktor penunjang utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Dalam situasi politik yang stabil, bangsa Indonesia dapat mengupayakan peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, pengentasan kemiskinan, peningkatan tingkat pendidikan.

Semua hal tersebut akan membawa manfaat bagi semua warga negara sehingga dapat meraih tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Pada sisi lain, stabilitas politik adalah prasyarat sekaligus konsekuensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin aman dan damai serta demokratis.