Salin Artikel

Demokrat-PKS Tak Mau Mengalah soal Cawapres, Pengamat: Upaya Selamatkan Elektabilitas di Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, berbagai upaya bakal dilakukan oleh partai politik untuk menyelamatkan tingkat elektoral mereka pada Pemilu 2024.

Tak terkecuali dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bersikukuh ingin supaya kader masing-masing menjadi calon wakil presiden (cawapres) buat Anies Baswedan.

"Demokrat dan PKS sendiri juga sangat concern terhadap agenda penyelamatan elektabilitas partainya di pileg (pemilu legislatif) setelah dua periode pemerintahan berada di barisan oposisi," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Menurut Umam, perihal cawapres itulah yang menjadi akar masalah alotnya rencana Koalisi Perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Demokrat masih bersikukuh mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon RI-2.

Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan alias Aher, jadi pendamping Anies.

Harapannya, dengan mencalonkan kader masing-masing di panggung pilpres, partai bakal mendapat efek ekor jas atau limpahan elektoral, sehingga parpol mendulang suara lebih banyak.

Namun demikian, sejak awal Nasdem lebih ingin menyandingkan Anies dengan sosok cawapres dari luar kader ketiga partai. Belakangan, mencuat nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Umam menduga, nama Andika bakal disambut baik oleh Nasdem. Andika bahkan pernah masuk sebagai satu dari tiga kandidat capres Nasdem, bersanding dengan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Meski begitu, wacana duet tersebut diprediksi bakal terganjal restu Demokrat dan PKS.

"Karena dari sudut pandang Demokrat dan PKS, tentunya tidak adil jika coat-tail effect (efek ekor jas) dari capres-cawapres hanya dinikmati oleh Nasdem sendiri," ujar Umam.

Seandainya Nasdem bersikukuh memasangkan Andika sebagai cawapres Anies, lanjut Umam, partai pimpinan Surya Paloh itu harus memikirkan kompensasi untuk Demokrat dan PKS.

Jika tidak kompensasi yang sepadan, baik dalam bentuk logistik atau skema alokasi portofolio pemerintahan, maka tak menutup kemungkinan Demokrat dan PKS hengkang dari rencana koalisi.

"Partai Demokrat dan PKS tentu tidak mau dipaksa oleh Nasdem untuk menyerahkan 'cek kosong' dalam pembentukan koalisi," kata dia.

Citra ini mampu menutupi kekurangan Anies yang kerap direpresentasikan sebagai kalangan yang lebih dekat dengan kelompok Islam konservatif.

"Jika Andika didorong Nasdem untuk menjadi cawapres Anies, besar kemungkinan karena alasan ideologis," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Adapun wacana pasangan Anies Baswedan-Andika Perkasa untuk Pemilu Presiden 2024 mencuat pasca Andika lengser dari kursi Panglima TNI.

Nasdem menyatakan membuka pintu bagi Andika jika hendak bergabung usai purnatugas. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahkan menyebut, Andika punya tempat spesial di partai besutan Surya Paloh itu.

"Pak Andika punya tempat spesial bagi kita dan tentu untuk berjuang di politik, karena Pak Andika sudah purna tugas dan itu lebih terbuka," kata Willy saat dihubungi, Selasa (20/12/2022).

Menanggapi kabar tersebut, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap mendorong pencawapresan AHY sebagai pasangan Anies.

“Keinginan kader dan konstituen kami, nama Anies-AHY yang paling sering disebut-sebut,” kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

PKS pun mengaku menghormati wacana ini. Namun, Juru Bicara PKS M Kholid mengingatkan, sejauh ini, nama kandidat cawapres yang muncul di forum Koalisi Perubahan hanya ada dua, yakni AHY dan Aher.

"Sejauh ini di meja perundingan masih dua nama: Ahmad Heryawan dari PKS dan Mas Agus Harimurti Yudhohono dari PD (Partai Demokrat). Kalau Nasdem ajukan Jenderal Andika, kami hormati," kata Kholid saat dikonfirmasi, Kamis (22/12/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/26/18484381/demokrat-pks-tak-mau-mengalah-soal-cawapres-pengamat-upaya-selamatkan

Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke