Kaleidoskop 2022: Perombakan Kabinet dan Kode-kode "Reshuffle" Jokowi Selama 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali memberikan pernyataan soal perombakan (reshuffle) kabinetnya di penghujung tahun.

Kali ini, pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi hasil survei terbaru dari lembaga Charta Politika yang menyebutkan mayoritas responden sepakat bila Presiden merombak kabinet Indonesia Maju.

Jokowi hanya menjawab singkat soal kemungkinan reshuffle itu. "Mungkin," ujar Jokowi kepada awak media usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Saat awak media menanyakan apakah kemungkinan reshuffle dilaksanakan awal 2023, Jokowi tidak memberikan jawaban pasti.

"Ya nanti," tegasnya.

Isu mengenai perombakan kabinet memang kembali mengemuka menjelang akhir 2022.

Terlebih setelah salah satu parpol koalisi pendukung Jokowi, yakni Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pencapresan itu pun mendapat reaksi dari parpol koalisi dan relawan Jokowi.

Beberapa dari mereka mendukung wacana reshuffle.

Salah satu penyebabnya karena langkah Nasdem yang dinilai berseberangan dengan permintaan Jokowi yang meminta hati-hati dan jangan terburu-buru menentukan sosok capres.

Di sisi lain, sebagaimana disebutkan PDI-P, sosok Anies Baswedan merupakan antitesis dari pemerintah.

Selain itu, figur Anies juga kerap disebut berseberangan dengan politik Istana sehingga Nasdem dianggap seperti bermain dua kaki.

Meski demikian, hingga hari ini, Presiden Jokowi belum kembali melakukan reshuffle.

Catatan Kompas.com, selama 2022 baru satu kali Jokowi merombak kabinetnya. Perombakan itu dilakukan pada Juni 2022.

Namun, setelah itu, Kepala Negara kerap melontarkan kode-kode soal reshuffle. Baik dalam pernyataan pers, wawancara khusus maupun saat berbincang dengan dengan para pemimpin redaksi media massa.

Reshuffle Juni 2022

Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru pada 15 Juni 2022.

Mereka yang dilantik adalah mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).

Hadi Tjahjanto dilantik menggantikan menteri sebelumnya, yakni Sofjan Djalil. Sementara itu, Zulkifli Hasan menggantikan Muhammad Lutfi.

Bersamaan dengan itu, presiden juga melantik tiga wakil menteri yakni Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) dan John Wempi Watipo diangkat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Sehari sebelum pelantikan resmi digelar, setidaknya ada delapan tokoh yang dipanggil ke Istana.

Mereka yakni Muhammad Lutfi, Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hadi Tjahjanto, Raja Juli Antoni, Zulkifli Hasan, dan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra.

Kehadiran para tokoh tersebut di Istana sempat membuat publik berspekulasi soal adanya reshuffle besar. Namun, hal itu tak terjadi.

Setelah reshuffle pada 15 Juni, Presiden Jokowi hanya satu kali melakukan penggantian menteri.

Yakni saat Tjahjo Kumolo yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia karena sakit pada 1 Juli 2022.

Jokowi menunjuk Abdullah Azwar Anas sebagai pengganti  Tjahjo dan melantiknya pada 7 September 2022.

Sehingga secara total hingga saat ini, Jokowi sudah tiga kali melalukan perombakan Kabinet Indonesia Maju yang bertugas pada periode 2019-2024.

Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 22 Desember 2020. Saat itu ada enam menteri baru yang dilantiknya.

Lalu reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru.

Kode reshuffle dari Jokowi

Setelah merombak kabinet pada Juni 2022, Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa pintu reshuffle posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju masih terbuka.

Kode itu pernah disampaikan pada pertengahan Juli 2022.

Saat itu, Jokowi meminta menteri-menterinya agar bekerja secara ekstra dalam menghadapi tantangan yang tak mudah, yakni ancaman resesi akibat krisis dan energi.

"Menteri tidak bisa bekerja biasa-biasa. Harus bekerja ekstra. Tidak bisa hanya bekerja secara makro, tetapi juga mikro bahkan supermikro, melihat detail satu per satu," kata Jokowi pada 13 Juli 2022 ketika berbincang dengan para pemimpin redaksi media nasional.

Jokowi pun menyanggah saat ditanya apakah sudah tidak ada lagi perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

"Hmm, kata siapa!" ujar Jokowi sambil tersenyum.

Kemudian, saat wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, kode itu kembali ditegaskan Jokowi.

Jokowi menyebutkan terjadinya reshuffle masih memungkinkan, berkaca dari perubahan situasi global yang memerlukan kebijakan cepat.

"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari Kompas.id pada 18 Agustus 2022.

Jokowi menegaskan, apabila ke depannya diperlukan reshuffle untuk kepentingan lebih baik, maka akan dilakukan.

Bahkan, meski waktu pemerintahannya tinggal satu hari saja, perombakan bisa terjadi.

"Kalau diperlukan untuk kepentingan lebih baik, ya dilakukan. Meskipun tinggal sehari, kalau diperlukan, ya dilakukan," ujar dia.

Pencapresan Anies dan kode berikutnya

Perkembangan situasi politik semakin dinamis menjelang akhir 2022.

Salah satunya saat Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 3 Oktober 2022.

Setelah pencapresan itu, publik bertanya-tanya apakah kemudian posisi Partai Nasdem di kabinet Jokowi masih aman?

Presiden Jokowi pun menjadi sasaran pertanyaan wartawan soal sikap Nasdem yang mendeklarasikan Anies itu.

Usai meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat pada 13 Oktober 2022, wartawan bertanya kepada Jokowi soal reshuffle.

Wartawan menanyakan apakah ada rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Saat itu, Jokowi menegaskan bahwa rencana reshuffle selalu ada.

Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi singkat.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung soal wacana perombakan kabinet.

Hasto berpandangan, keputusan perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden yang tak dapat diganggu gugat.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung pada 13 Oktober 2022.

"Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," ujarnya lagi.

Potensi reshuffle pada 2023

Sementara itu, usai pencapresan Anies beredar informasi dari lingkungan Istana yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan perombakan kabinet hingga awal tahun depan.

Presiden Jokowi justru akan menunggu Nasdem menarik mundur sendiri para menterinya karena sudah berbeda pandangan dengan sikap Presiden.

Namun demikian, jika Nasdem belum juga menarik menteri-menterinya dari kabinet, bukan tak mungkin Presiden akhirnya terpaksa akan melakukan reshuffle.

”Jadi, seperti halnya PAN yang pada Pilpres 2019 mengambil sikap berbeda dengan Presiden Jokowi dan akhirnya, satu-satunya menteri asal PAN, yaitu Menpan RB Asma Abnur, pun mengundurkan diri pada 2018," ujar seorang pejabat kepada Kompas sebagaimana dilansir dari Kompas.id, pada 14 Oktober 2022.

"Nasdem seharusnya juga begitu. Menarik menteri-menterinya di kabinet. Namun, jika sampai awal tahun depan tidak ditarik, Presiden bisa merombak kabinetnya sendiri,” lanjut pejabat tersebut.

Partai Nasdem sendiri memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, serta Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengisyaratkan dirinya pasrah terkait nasib Nasdem di koalisi pemerintahan kepada Presiden Jokowi.

Hal ini disampaikannya setelah Nasdem mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Nasdem juga menjajaki koalisi bersama partai oposisi seperti Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Sekarang terserah. Bola ini ada di tangan Presiden Jokowi," ujar Paloh dalam sambutannya di acara HUT Nasdem ke-11 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat pada 11 November 2022.

Paloh menjelaskan, Nasdem mengusulkan Anies jadi capres 2024 demi melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan saat ini.

Selain itu, keberhasilan-keberhasilan yang sudah tercapai saat ini juga perlu diteruskan.

Untuk itu, kata Paloh, Nasdem tetap mantap berada dalam pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024.

Dia menyebut kemantapan Nasdem itu bukan sekadar lip of service semata.

"Kita tetap dalam 1 baris koalisi pemerintahan. Itu tekad kita. Bukan hanya lip service untuk kepentingan pragmatis, tidak. Kita punya pride. Kita punya keyakinan diri kita," imbuh Paloh.