Pemerintah Diminta Tempuh 2 Cara Lawan Hoaks, Politik Identitas, dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu

“Tantangan terbesarnya secara eskalasi isu itu ada tiga, pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks. Yang ketiga adalah tentang hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022 di kantornya di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan pers, Rabu (21/12/2022).

Andi mengatakan, ketiga persoalan itu marak muncul pada dunia digital yang digunakan oleh masyarakat.

Andi mengatakan, ada beberapa jalan keluar yang dapat dilakukan buat mencegah atau meredam supaya politik identitas, misinformasi atau hoaks, dan ujaran kebencian tersebar di tengah masyarakat.

Langkah pertama menurut Andi adalah pemerintah harus tegas dalam menerapkan peraturan yang berdasarkan undang-undang buat mencegah ketiga persoalan itu.

Andi menyampaikan, pemerintah bisa mengendalikan infrastruktur digital dengan memperkuat regulasi dan perannya tanpa menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat yang dijamin melalui undang-undang.

Cara kedua, kata Andi, adalah menggencarkan literasi digital.

Andi melanjutkan, Lemhannas mencatat ada kecenderungan terjadi regresi demokrasi di dunia. Tanda-tanda kemunduran demokrasi itu, kata dia, juga terjadi di Indonesia.

"Jika melihat indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian seperti Freedom House Index, maka regresi demokrasi ini memang cenderung terjadi," ucap Andi.

Andi berharap pemerintah dan masyarakat memperkuat konsolidasi demokrasi, sehingga demokrasi Indonesia bisa semakin matang menuju Pemilu 2024.