Bela Idham Holik, KPU Siapkan Video Buktikan Pernyataan "Masuk Rumah Sakit" Hanya Gurauan

Pemaparan itu terjadi saat Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia pada awal Desember 2022 di Jakarta.

Video ini rencananya akan disampaikan dalam persidangan DKPP, seandainya aduan tersebut dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan materiil.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, yang juga hadir dalam hajatan itu, membantah tudingan bahwa pernyataan Idham merupakan bentuk intimidasi dan ancaman terhadap ribuan anggota KPU daerah yang hadir di sana.

"Videonya kami juga punya. Itu semua terekam, jadi kalau misalnya disampaikan dalam rangka tertentu, enggak," ucap Mellaz kepada wartawan pada Rabu (21/12/2022).

"Justru saya saksi sendiri ya kalau Mas Idham justru suasananya penuh gelak tawa, (mengatakan) kalau tidak disiplin (maka) masuk rumah sakit," imbuhnya.

Mellaz menambahkan, dalam kesempatan itu, setiap pimpinan KPU RI punya waktu 10-15 menit menyampaikan pemaparan di hadapan lebih dari 5.000 anggota KPU daerah.

Idham menyampaikan pemaparan selama 12 menit dan Mellaz menjamin tidak ada tendensi ancaman ataupun intimidasi.

"Itu forum resmi lho. Kalau ada niat jahat, masak di forum resmi, kan aneh. Ini kan urusan logika juga, kan nggak logis (tuduhan bahwa pernyataan itu bernilai ancaman dan intimidasi)," kata dia.

Aduan ke DKPP dari seorang anggota KPU daerah ini dilayangkan melalui dua firma hukum yang juga tim hukum Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, sebuah koalisi yang terdiri dari gabungan sejumlah LSM.

Sementara itu, Idham menjelaskan bahwa pernyataan itu keluar karena ia mendapati anggota KPU provinsi yang disebut memilih "curhat di medsos" mengenai masalah internal.

Menurut Idham, anggota KPU provinsi tersebut curhat mengenai dibolehkannya verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 melalui metode rekaman video.

Pembolehan ini memang dikeluarkan belakangan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari lewat Surat Edaran Nomor 1172 yang diteken pada 21 November 2022, ketika verifikasi faktual sudah berlangsung.

Metode pembuktian keanggotaan lewat rekaman video diperbolehkan karena adanya kendala geografis dan infrastruktur teknologi informasi di banyak wilayah di Indonesia.

Idham mengaku menjadikan konteks spesifik tersebut untuk memperbaiki komunikasi internal organisasi KPU secara umum "sebagai keluarga besar".

Ia berharap, anggota KPU provinsi yang tak sepakat dengan ketentuan KPU RI seharusnya membicarakannya secara internal, bukan mengumbarnya keluar.

"Saya waktu itu perspektifnya komunikasi organisasi, saya bilang waktu itu, kalau ada apa pun, kita sebagai keluarga besar ngomong di dalam. Sampai saya ngomong begini, 'enak atau enggak enak keluarin di dalam', kita yang ngerasain. Kalau tidak bisa tegak lurus, saya masukkan rumah sakit. Itu bercanda dan itu semua tertawa," jelas Idham, Rabu.

Koalisi menganggap, ucapan Idham ini dilatarbelakangi ketidakpatuhan sejumlah anggota KPU daerah, atas instruksi yang disebut berasal dari KPU RI untuk memanipulasi data verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024.

"Tentu ini bagian dari serangkaian intimidasi dan ini adalah salah satu klimaks intimidasinya. Karena di sini (Konsolidasi Nasional) dikumpulkan seluruh (anggota KPUD) kabupaten/kota dan provinsi di Jakarta," jelas pengacara dari firma hukum AMAR, Airlangga Julio, Rabu.