Salin Artikel

Mantan KSAU Agus Supriatna dan Prajurit TNI AU Kembali Tak Hadiri Sidang Kasus Helikopter AW-101

Mereka sedianya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU tahun 2015-2017.

Perkara ini menjerat Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai terdakwa tunggal.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto mengatakan, pihaknya kembali memanggil mantan Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Sesdisadaau) Fransiskus Teguh Santosa dan mantan Kepala Dinas Pengadaan AU (Kadisadaau) Heribertus Hendi Haryoko.

“Fransiskus tadi pagi memastikan kondisinya masih nge-drop,” kata Arif di ruang pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Alasan yang sama juga disampaikan saksi Heribertus. Ia mengaku saat ini sedang berada di Malang, Jawa Timur dan dalam keadaan sakit.

Menurut Arif, Heribertus menolak memberikan kesaksian melalui sambungan aplikasi Zoom.

“Kami tawarkan Zoom dari rumah yang bersangkutan mengatakan tidak mungkin,” ujar Arif.

Sementara itu, dua saksi berikutnya, yakni mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna dan bawahannya, Marsda (Purn) Supriyanto Basuki juga kembali tidak hadir.

Arif mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak TNI. Namun, KPK belum mendapatkan informasi keberadaan Agus dan Basuki.

“Agus Supriatna sudah berkomunikasi dengan Dispom TNI dan belum dapat informasi dari Dispom TNI AU terkait posisi yang bersangkutan,” ujar dia.

“Kemudian Suprianto Basuki sama dengan Agus Supriatna,” kata dia.

Arif juga mengatakan, KPK hingga saat ini belum mengetahui keberadaan satu saksi lainnya, yakni Staf Bagian Keuangan PT Diratama Jaya Mandiri.

Arif mengaku KPK telah melayangkan surat ke kediaman Angga di Bogor. Surat itu diterima istrinya Angga.

“Diterima istri tapi tidak bertemu secara langsung,” ujar dia.

Sementara itu, dua saksi lainnya, Wahyu Wicaksono selaku Kepala pemegang Kas (Pekas) Mabes TNI AU periode 2015-Februari 2017 dan Kaur Yar Kepala Pemegang Kas (Pekas) Mabes TNI AU, Joko Sulistiyanto sedang berada di Aceh.

Berdasarkan catatan Kompas.com, para saksi tersebut sudah absen dari panggilan pengadilan sejak 21 November.

Mereka juga absen pada panggilan persidangan tanggal 28 November, 5 Desember, 12 Desember, dan hari ini, 19 Desember.

Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Djuyamto menyayangkan ketidakhadiran para prajurit TNI.

Heribertus dan Fransiskus misalnya, mereka berulang kali tidak hadir dengan alasan sakit.

“Kalau tiap jadwal sidang sakit, itu sakitnya musiman, tapi apa boleh buat inilah risiko panggilan kita formalitas memang harus dipenuhi,” ujar Djuyamto.

Karena tidak satupun saksi fakta yang hadir, persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan ahli kerugian negara yang dihadirkan KPK.

Kompas.com telah menghubungi Agus Supriatna guna meminta konfirmasi terkait ketidakhadirannya. Namun, hingga berita ini ditulis Agus belum merespons.

Dihubungi pasca pada persidangan sebelumnya, Senin (12/12/2022) lalu, Agus mengaku pihaknya masih belum menerima surat panggilan dari Jaksa KPK.

“Jelas bahwa saya tidak pernah terima surat panggilan,” kata Agus.

Nama Agus terseret dalam kasus ini karena pengadaan helikopter AW-101 tersebut dilakukan pada saat ia menjabat sebagai KSAU.

Dalam dakwaannya, Jaksa menduga korupsi pengadaan AW-101 itu dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak, baik sipil maupun anggota TNI AU.

Irfan juga didakwa membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 738,9 miliar. Ia juga disebut memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.

Dakwaan Jaksa itu KPK dibantah Agus dan pengacaranya. Mereka menilai dakwaan itu asal-asalan. Pengacara juga menyebut Agus bahkan tidak menyentuh yang tersebut sama sekali.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/16243081/mantan-ksau-agus-supriatna-dan-prajurit-tni-au-kembali-tak-hadiri-sidang

Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke