Disebut Serba Tanggung, Nasdem: Tak Semua Program Jokowi Itu Buruk

Sebab, menurutnya, Nasdem berkeinginan untuk melanjutkan pekerjaan rumah atau program-program pemerintah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, selain memperbaiki program yang tidak sesuai.

Pernyataan ini juga menanggapi adanya penilaian bahwa Nasdem menjadi partai yang serba nanggung ketika mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Nasdem disebut-sebut menggembar-gemborkan koalisi perubahan, tetapi narasinya melanjutkan program di era pemerintahan Presiden Jokowi.

"Tidak semua program Pak Jokowi itu buruk. Jadi kita mencapreskan Pak Anies dalam konteks untuk melanjutkan pekerjaan program yang sedang dilaksanakan yang bersifat (sesuai) terhadap kepentingan masyarakat," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/12/2022).

"Dan memperbaiki yang tidak baik atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya lagi.

Ahmad Ali mengatakan, Nasdem tidak ingin meneruskan cara-cara yang kerap terjadi selama ini, yaitu menghapus program dari penguasa lama dan menggantinya dengan program pembangunan yang baru.

Cara-cara itu, menurutnya, membuat program berhenti di tengah jalan dan tidak berkesinambungan.

Ahmad Ali menegaskan bahwa Nasdem ingin meneruskan program pembangunan yang berkesinambungan demi kesejahteraan semua pihak.

"Pembangunan yang berkesinambungan itu harus terus kita lakukan, bukan bahwa ada yang harus diperbaiki, (kemudian) ada yang harus dihentikan," ujarnya.

Ditambah lagi, kata Ahmad, program pembangunan di era Jokowi juga dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang. Artinya, jika Undang-Undang itu belum direvisi, sudah menjadi tugas penguasa berikutnya untuk melanjutkan.

Salah satu contohnya adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah dimandatkan oleh UU. Ketika Presiden Jokowi lengser pada 2024, sudah menjadi kewajiban pemimpin selanjutnya untuk meneruskan pembangunan IKN.

"Jadi tidak boleh karena atas nama perubahan, UU kita tambal. Sekarang ketika kemudian tadi katakan Anies jadi presiden, UU yang memerintahkan itu sepanjang UU tidak diubah, Anies punya kewajiban untuk melakukan itu kan," kata Ahmad Ali.

Oleh karena itu, ia mengatakan, tidak cocok jika Anies Baswedan disebut-sebut sebagai oposisi. Sebab, Nasdem kini berada di dalam pemerintahan.

"Tidak bisa kemudian menempatkan diri sebagai oposisi yang kemudian berhadap-hadapan dengan Jokowi. Pokoknya semua Jokowi salah, itu enggak benar juga," ujar Ahmad Ali.

Sebab, di satu sisi Nasdem menghendaki Anies untuk melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih sebagai presiden 2024.

Di sisi lain, partai pimpinan Surya Paloh itu punya rencana berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai oposisi yang kerap tak sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah.

"Kan Nasdem selalu bilang Anies akan menang, melanjutkan program-program Jokowi, di mana letak perubahannya?" kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/12/2022).

Adi juga menilai bahwa narasi politik yang disampaikan Anies Baswedan saat bersafari itu-itu saja.

Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan presiden secara terbuka.

Padahal, basis massa Anies datang dari kalangan kontra Jokowi.

Jika narasi yang sama itu terus diulang-ulang, menurut Adi, masyarakat akan segera bosan dengan figur Anies Baswedan.

"Semuanya serba nanggung. Orang juga bosan. Mana nih poros perubahan? Mana antitesa Jokowi? Antitesa Jokowi kok tidak mau dihadap-hadapkan dengan Jokowi," ujarnya.