PAN Minta Pemerintah Tindak Tegas "Buzzer" Penyebar Hoaks dan Narasi Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah menindak tegas para buzzer yang kerap menyebar informasi bohong atau hoaks dan narasi kebencian di media sosial.

"PAN mendorong pemerintah untuk bertindak tegas terhadap buzzer-buzzer yang menyebarkan hoaks dan narasi kebencian pada kelompok, figur atau kalangan tertentu dan berpotensi merusak persatuan kebangsaan," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam acara refleksi akhir tahun di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (18/12/2022).

Upaya polarisasi yang berujung perpecahan yang mungkin saja dilakukan buzzer harus dicegah. Para stakeholders pemilu harus berkomitmen untuk menghadirkan pemilu yang adil dan mengedepankan adu ide dan gagasan, serta tidak saling menjatuhkan.

"Tindakan terhadap buzzer yang menyebarkan narasi kebencian ini harus dilakukan secara tegas dan konsisten apapun kubu dan afiliasi politiknya," tutur Eddy.

PAN sendiri kata Eddy, tidak akan menangkal buzzer dengan buzzer dalam menangani isu-isu yang beredar menjelang pesta demokrasi. Menurutnya, menanggapi satu isu menggunakan buzzer justru tidak akan ada akhirnya.

Eddy menyampaikan, PAN memberikan pendidikan media sosial kepada para kader, utamanya kepada para caleg yang akan maju dalam kontestasi Pemilu 2024.

Ia menambahkan, partainya akan mengedepankan pertarungan gagasan, alih-alih menggunakan politik identitas.

"Kita akan mengedepankan gagasan, diskursus dan narasi yang kita keluarkan itu kita melarang caleg-caleg untuk mengeluarkan narasi-narasi yang tendensius yang sifatnya kemudian akan mengadu domba satu dengan yang lain," ungkap Eddy.

Tak hanya itu, di bidang politik, PAN meminta pemerintah perlu menindak tegas menghadapi kelompok separatis dan teroris di Papua.

Menurut Eddy, persoalan di Papua jangan sampai dibiarkan melebar untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Suplai logistik senjata pada kelompok tersebut pun harus diputus.

"Tindakan tegas terhadap teroris KKB di Papua akan memberikan pesan bahwa upaya-upaya untuk melakukan disintegrasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun sehingga kemunculan kelompok-kelompok seperti ini di wilayah NKRI lainnya bisa dicegah," jelas Eddy.