Teken Kerja Sama dengan PBNU, Kemenkes Minta Dukungan Atasi Persoalan Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meneken nota kesepahaman untuk penanganan laju stunting (gagal tumbuh pada anak) di Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut digelar di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, pada Rabu (14/12/2022).

Dalam keterangannya usai penandatanganan, Menkes Budi mengakui kesulitan untuk menjangkau masyarakat akar rumput agar mendapat layanan kesehatan.

Oleh karenanya, dia meminta bantuan PBNU untuk bisa menyampaikan agenda-agenda kesehatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Budi bercerita, saat sowan ke Gus Yahya, didapat informasi bahwa terdapat banyak warga NU yang ada di posyandu-posyandu.

Hal ini kemudian dimanfaatkan Menkes Budi untuk melakukan revitalisasi posyandu sebagai bagian dari upaya penanganan stunting.

"Posyandu itu dulu hanya mengurusi kesehatan bayi dan ibu. Sekarang mau kita geser fokusnya bukan hanya bayi dan ibu, tapi ibu, bayi, remaja, dewasa, bapak, sampai lansia. Pendekatan posyandu tetap ke keluarga," jelas Budi.

Dia mencontohkan, petugas posyandu secara rutin datang ke rumah-rumah untuk mengecek kesehatan warga, termasuk melakukan cek kesehatan calon pengantin, dan sosialisasi usia ideal menjalani pernikahan agar anaknya kelak tidak stunting.

"Intinya adalah menjaga agar keluarga hidup sehat, bukan menyembuhkan anggota keluarga yang sakit. Menjaga hidup sehat itu jauh lebih murah daripada menyembuhkan orang sakit," kata Budi.

Budi kemudian mengucapkan terima kasih karena jalan kerja sama antara PBNU dan Kemenkes ini telah terbuka. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini jangka panjang.

"Mudah-mudahan nanti (kerja sama) dalam hal stunting, kemudian imunisasi, dan kesehatan jiwa, nanti ngurusin diabetes, kanker juga. Pendekatan secata keluarga akan lebih enak," tambah Budi.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung Kemenkes untuk menahan laju stunting.

Menurutnya, PBNU memiliki sumber daya manusia (SDM) yang lengkap untuk mendukung program itu.

"Kami tawarkan kepada pak menteri, kita punya orang-orang yang siap membantu membangun kemaslahatan di dalam masyarakat kita," tutur Gus Yahya.

"Saya yakin ke depan, agenda-agenda yang ada dari Kemenkes, insya Allah akan bisa tersampaikan dan dieksekusi dengan baik melalui struktur di dalam NU," lanjutnya.

Gus Yahya meyakini bahwa NU memiliki struktur kepengurusan yang bisa menjangkau masyarakat hingga ke lapisan paling bawah.

Berbagai lembaga survei mencatat, jumlah warga NU mengokupasi sangat besar di dalam demografi Indonesia.

"Misalnya dari Alvara Research Center mengatakan bahwa NU itu meliputi 50,5 persen dari seluruh penduduk Muslim Indonesia. Ada lembaga survei lain menyatakan bahwa 50,3 persen dari seluruh populasi Indonesia. Jadi kita punya orang, banyak," jelas Gus Yahya.

Adapun berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes, prevalensi stunting balita Indonesia mencapai 24,4 persen pada 2021. Artinya, hampir 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting.

Dengan demikian prevalensi stunting Indonesia termasuk dalam kelompok sedang menurut standar WHO.

Sementara itu, di beberapa provinsi di Indonesia prevalensi stunting balita masih berada di atas 30 persen.

Di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan prevalensi stunting sebesar 37,8 persen, Sulawesi Barat sebesar 33,8 persen, Aceh sebesar 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 31,4 persen, Sulawesi Tenggara sebesar 30,2 persen, dan Kalimantan Selatan sebesar 30 persen.

Prevalensi stunting balita di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan.

Pada 2018, prevalensi balita stunting masih sebesar 30,8 persen. Kemudian, turun menjadi 27,7 persen pada 2019 dan terus turun menjadi 24,4 persen pada SSGI 2024. Pemerintah bahkan menargetkan turun menjadi 14 persen hingga akhir 2024.