Salin Artikel

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Ia menilai, dengan jabatannya saat ini, Bamsoet mestinya menjadi pihak yang paling memahami bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Sehingga, tak perlu muncul isu peninjauan ulang Pemilu 2024.

“Pelaksanaan tahapan sejauh ini berjalan dengan baik. Minimal tak terlihat adanya ancaman serius terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Lucius pada Kompas.com, Jumat (9/12/2022).

“Karenanya rasanya cukup mengada-ada alasan yang dikemukakan Ketua MPR yang meminta Pemilu 2024 dipertimbangkan ulang,” sambungnya.

Lucius mengatakan, menjadi wajar jika pemilu bakal memanaskan dinamika politik dalam negeri. Begitu pun dengan pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19 yang menurutnya tak memiliki korelasi pada penundaan pemilu.

“Jadi saya merasa, apa yang dikhawatirkan Ketua MPR tak cukup sebagai alasan mempertimbangkan jadwal ulang pemilu,” sebut dia.

Ia menyatakan, MPR selama ini selalu menjadi lembaga yang dikenal kerap menyampaikan berbagai wacana yang kontraproduktif. Antara lain, pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), dan melakukan amandemen konstitusi.

“Semuanya selesai dan tinggal sebagai wacana saja. Bahkan untuk sekedar mendapatkan dukungan politik atas wacana-wacana itu saja MPR tak berdaya,” jelasnya.

Terakhir, ia menyarankan agar MPR fokus untuk memastikan jalannya demokrasi dan reformasi.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat,  Lucius mengatakan, MPR punya tanggung jawab memastikan agar pemilu berjalan jujur adil dan kepemimpinan berganti tiap 5 tahun sekali.

“MPR jangan justru memicu wacana yang mengangkangi semangat reformasi itu,” ujarnya.

Adapun pernyataan Bamsoet yang meminta Pemilu 2024 dipikirkan ulang mendapatkan banyak pertentangan.

Pasalnya UUD 1945 telah membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode atau 10 tahun.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap komentar Bamsoet menunjukan sikap rakus kekuasaan.

Ia menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak dibuat untuk kepentingan masyarakat, tapi kepentingan golongannya sendiri untuk melanggengkan kekuasaan.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mengungkapkan faktor lainnya soal Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang.

Ia kemudian menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19.

Di sisi lain, ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan.

"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ungkap Bamsoet.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/20342941/pernyataan-bamsoet-soal-penundaan-pemilu-dinilai-tak-masuk-akal

Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke