Perpol Pengamanan Pertandingan Dikritik Minim Peran Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10/2022 terkait pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga dinilai tidak sesuai dengan semangat kebijakan demokratis, karena seharusnya masyarakat lebih banyak dilibatkan dan tidak bertumpu hanya kepada kepolisian.

"Saya melihat lebih menjauh dari semangat democratic policing, di mana pemolisian harusnya lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, dan pihak kepolisian hanya menjadi fasilitator keamanan, bukan malah menjadi operator keamanan," Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian, Bambang Rukminto, saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/11/2022).

Menurut Bambang, kebijakan seperti itu bukan menjadi jalan keluar jangka panjang setelah Tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 korban meninggal.

Sebab jika pengamanan selalu bertumpu pada anggota kepolisian, maka mereka juga akan kerepotan jika dalam waktu bersamaan terjadi peristiwa besar yang membutuhkan tenaga ekstra buat pengamanan.

"Dengan menggunakan personel kepolisian dalam menjaga kompetisi sepak bola, bagaimana bila bertepatan dengan aksi unjuk rasa? Artinya salah satu harus dikorbankan," ucap Bambang.

"Penggunaan kekuatan personel kepolisian lebih dari 1 SSK tentunya lebih baik untuk kamtibmas daripada menjaga event komersial," lanjut Bambang.

Padahal Perpol 4/2020 dibuat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat atau pengamanan swakarsa atau  mandiri.

"Pengamanan industri olah raga harusnya diserahkan pada pengamanan swakarsa industri olah raga sendiri, bukan diambil alih semua oleh kepolisian," papar Bambang.

Pada Pasal 21 Perpol 10/2022 tercantum soal personel pengamanan kompetisi olahraga.

Pada Ayat (1) disebutkan, "Personel Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh personel yang ditunjuk dengan Surat Perintah KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) atau Operasi Kepolisian oleh pejabat Polri yang berwenang."

Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan, "Personel Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengamanan Kompetisi Olahraga terhadap Prasarana Olahraga atau stadion dan bukan Prasarana Olahraga atau bukan stadion."

Lalu pada Ayat (3) berbunyi, "Personel Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak eksternal."

Menurut Bambang, dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 Perpol 10/2022 secara jelas menekankan pengamanan kompetisi olahraga menggunakan personel dari kepolisian.

"Partisipasi masyarakat hanya pada ayat 3," ujar Bambang.

Menurut Bambang, kata "dapat" pada Pasal 21 Ayat 3 Perpol 10/2022 menunjukkan masyarakat bisa dilibatkan atau tidak sama sekali dalam pengamanan kompetisi olahraga.

"Yang pasti dalam pasal-pasal Perpol tersebut bahkan tidak mendorong partisipasi masyarakat di bidang keamanan. Justru mengambil alih peran serta masyarakat dengan menekankan pada penggunaan personel kepolisian dalam pengamanan industri olahraga," ucap Bambang.

Di sisi lain, salah satu hal yang turut diatur dalam Perpol 10/2022 adalah tentang larangan penggunaan gas air mata.

Perpol Nomor 10/2022 diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 28 Oktober 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pada 4 November 2022.

Aturan itu dibuat setelah kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 135 orang. Sebagian besar korban meninggal diduga akibat dampak dari gas air mata yang ditembakkan polisi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sosialisasi perpol akan dilakukan secara bertahap.

"Akan segera dilaksanakan sosialisasi oleh Divkum ke seluruh Polda secara bertahap," tegas Dedi.

(Penulis : Rahel Narda Chaterine | Editor : Dani Prabowo)