Salin Artikel

KPK Masih Kaji Keperluan Periksa Ketum PAN Zulhas Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap Rektor Unila

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengatakan, pihaknya akan mengkaji apakah dalam konstruksi perkara suap Karomani Zulhas memang perlu diperiksa.

“Ini akan kami dalami lagi, apakah yang bersangkutan (Zulhas) layak betul sebagai saksi dalam konstruksi bangunan perkara atau hanya karena ada dengar-dengar langsung dipanggil,” kata Karyoto dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (22/11/2022).

Karyoto mengungkapkan, persoalan ini akan menjadi koreksi bagi satuan tugas (Satgas) penyidikan terkait bagaimana urgensi pemanggilan Zulhas sebagai saksi.

Karyoto mengaku berkaca dari pemanggilan Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali yang menghebohkan masyarakat pada saat penyidikan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

“Setelah ditanya-tanya, ya mohon maaf saya enggak tahu waktu itu pemeriksaan, pemeriksaan saksi itu adalah orang yang melihat, atau mendengar terhadap suatu peristiwa pidana,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Effendi Ghazali pernah dipanggil KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Bansos yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) saat itu, Juliari Peter Batubara.

Effendi Ghazali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bawahan Juliari, Matheus Joko Santoso yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Namun, saat dihubungi Kompas.com, Effendi Ghazali mengaku penyidik memastikan namanya tidak ada di dalam berita acara pemeriksaan Matheus.

"Penyidik yang memeriksa dan memastikan bahwa nama Effendi Ghazali tidak pernah ada dalam BAP (berita acara pemeriksaan) Matheus Djoko sebelum hari ini," kata Effendi kepada Kompas.com, Kamis (25/3/2021).

Dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila, Karomani dan sejumlah bawahannya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bandung pada 20 Agustus lalu.

Karomani diduga menerima suap hingga lebih dari Rp 5 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila.

Sebagai rektor, Karomani berwenang mengatur mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila) tahun akademik 2022.

Ia kemudian memerintahkan sejumlah bawahannya untuk melakukan seleksi secara personal terhadap orangtua peserta Simanila yang sanggup membayar tarif masuk Unila. Biaya ini di luar pembayaran resmi yang ditetapkan kampus.

Bawahan Karomani yang tersebut antara lain, Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi dan Kabiro Perencanaan dan Humas Budi Sutomo. Proses ini juga melibatkan Ketua Senat Unila Muhammad Basri.

Selain itu, Karomani juga memerintahkan dosen bernama Mualimin untuk mengumpulkan uang dari orangtua mahasiswa yang telah diluluskan.

Selain itu, KPK juga menetapkan Andi Desfiandi sebagai tersangka pemberi suap.

Saat ini, Andi sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung. Sementara itu, KPK terus melakukan penyidikan.

Terbaru, penyidik memanggil anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Kadafi, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, dan Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/16022191/kpk-masih-kaji-keperluan-periksa-ketum-pan-zulhas-jadi-saksi-kasus-dugaan

Terkini Lainnya

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke