KPK: AKBP Bambang Kayun Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah dan Mobil Mewah

Bambang sebelumnya menggugat KPK karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat perkara perebutan hak waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, selain menerima uang miliaran rupiah, Bambang diduga menerima suap berupa mobil mewah.

“Diduga tersangka (Bambang Kayun) terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).

Ali belum membeberkan lebih lanjut jumlah suap yang diterima para tersangka dalam perkara ini.

Dalam petitumnya, Bambang Kayun mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022. 

Adapun Sprindik itu menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi yang diterima dari Emylia said dan Hermansyah.

“Tidak sah dan tidak berdasar hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum,” kata Bambang dalam petitumnya.

Dalam petitumnya, Bambang Kayun meminta Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022 tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tidak hanya itu, Bambang Kayun meminta PN Jaksel menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap dirinya tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Karena itu, semua keputusan dan atau penetapan oleh KPK tidak berkekuatan mengikat.

Demikian juga pemblokiran semua rekeningnya, termasuk rekening suatu bank BUMN atas nama Bambang Kayun Bagus PS.

Ia kemudian meminta hakim menyatakan penetapan tersangka itu cacat yuridis, tanpa prosedur, bertentangan dengan hukum, dan mengakibatkan kerugian Rp 25 juta per bulan.

“Terhitung dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan diajukannya permohonan ini,” ujar Bambang.

Menanggapi hal ini, KPK menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan Bambang Kayun.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto yakin pihaknya telah menempuh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan cara begitu, kalau yang bersangkutan sudah melayangkan gugatan praperadilan bagi kami enggak ada masalah, kami siap hadapi,” kata Karyoto dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (22/11/2022).