Serikat Pekerja Apresiasi Aturan Upah Minimum 2023, meski Anggap Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

ASPEK menilai bahwa terbitnya beleid ini menunjukkan bahwa formula upah minimum 2022, yang ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja, tak relevan karena hanya menghasilkan kenaikan upah sangat sedikit.

"Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 secara tidak langsung adalah sebuah pengakuan dari pemerintah bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah ketentuan yang tidak berkeadilan dan tidak mensejahterakan bagi pekerja Indonesia," ungkap Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/11/2022).

"Selamat tinggal PP 36/2021, yang telah memiskinkan upah buruh Indonesia!" imbuhnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah masih memberlakukan PP 36 Tahun 2021, maka tindakan itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memerintahkan penangguhan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UU Cipta Kerja.

Namun demikian, Mirah mengaku masih menyayangkan formula baru dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini, meski aturan itu memungkinkan kenaikan upah minimum 2023 hingga maksimum 10 persen.

Menurutnya, beleid ini masih belum maksimal sebab kenaikan upah minimum dibatasi dengan indeks tertentu.

Menurutnya, aturan pengupahan sebelum rezim UU Cipta Kerja lebih ideal.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.