Salin Artikel

Usung Anies Jadi Capres, FKM Bantah Berusaha Pecah Belah Internal PPP

Hal ini terkait deklarasi dukungan yang dilakukan FKM terhadap kandidat capres, Anies Baswedan. Padahal, PPP hingga kini belum memutuskan dukungan pada pilpres.

Habil menegaskan, FKM bukan gerakan bawah tanah yang berisi konstituen PPP, tetapi justru gerakan yang menyelamatkan partai berlambang Ka'bah itu.

"FKIM adalah bukan pemecah belah PPP, bukan underbow daripada PPP," kata Habil saat konferensi pers di Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (18/11/2022).

Habil mengatakan, FKM didirikan sebagai organisasi yang akan menyelamatkan PPP agar mampu menembus ambang batas duduk di kursi DPR RI.

"Agar PPP tidak terjebak di (ambang batas minimal) 4 persen," imbuh dia.

Habil mengatakan, FKM yang dia pimpin juga bukan organisasi abal-abal yang tidak memiliki pengaruh di konstituen PPP.

"Kita ini ormas punya modal, tidak abal-abal," papar dia.

Habil juga menyebut, PPP hanya bisa selamat jika partai yang berdiri tahun 1973 ini mengusung Anies sebagai calon presiden mereka.

"PPP hanya bisa selamat bilang mengusung Anies sebagai Capres," pungkas dia.

Diketahui, deklarasi FKM mendeklarasikan Anies sebagai Capres pada Rabu (16/11/2022) lalu di Grand Pacific Convention Hall, Sleman, Yogyakarta.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu sempat mengunggah sebuah pesan dalam akun instagram pribadinya terkait deklarasi tersebut.

Dia menyebut, kelompok FKM yang mendukungnya bukan gerombolan pemecah belah.

"Saya ingin sampaikan kepada semua, ini semua banyak berkumpul para relawan di sini, buat semua para relawan mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan pemecah belah, kita rombongan yang mempersatukan," ujar Anies Baswedan dalam sambutannya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/20080461/usung-anies-jadi-capres-fkm-bantah-berusaha-pecah-belah-internal-ppp

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke