Digugat gara-gara Kasus Gagal Ginjal Akut, Ini Respons BPOM

Penny menyampaikan ada ketidaksepahaman di masyarakat soal sistem pengawasan BPOM dalam kasus yang menewaskan ratusan anak tersebut.

"Karena pada intinya sebetulnya ada ketidaksepahaman saja, dikaitkan dengan sistem pengawasan," ujar Penny di Kejagung, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Menurut dia, BPOM sudah melakukan tugas sesuai standar kebutuhan yang ada.

Namun, kata Penny, ada masalah kelalaian di industri farmasi sehingga mengakibatkan jatuhnya ratusan jiwa anak.

Adapun kasus gagal ginjal akut diduga terjadi akibat obat sirup yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di luar ambang batas aman.

"Dan tentunya kelalaian ini menimbulkan satu kondisi yang sangat menyedihkan kita semua dan ini ada aspek kesehatan nyawa dari manusia. Jadi suatu kejahatan," tutur dia.

Penny menegaskan, soal gugatan ini juga sudah dikomunikasikan ke Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin.

Menurut Penny, nantinya Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) juga akan mendampingi BPOM menghadapi gugatan itu.

"Ya tadi juga sudah kami bicarakan dan nanti dari jamdatun akan mendampingi membantu mendampingi BPOM dalqm hal ini," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana juga membenarkan bahwa BPOM meminta hukum terkait dengan gugatan dari beberapa pihak perusahaan terkait kasus gagal ginjal akut.

Ia menyebut, pihaknya akan memberi pendampingian jaksa pengacara negara (JPN).

"Dan Pak Jaksa Agung dalam kesempatan tesebut menyampaikan siap mendukung BPOM dalam hal lenegakan hukum. Karena itu merupakan tugas dan kewajibannya apalagi perkara-perkara tersebut menimbulkan korban anak-anak yang banyak," ujar Ketut.

Sebagai informasi, dalam kasus gagal ginjal akut pada anak, sudah ada 195 orang meninggal dunia hingga tanggal 6 November 2022.

Adapun dalam gugatan terhadap BPOM, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing menganggap bahwa BPOM RI telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa dan menilai lembaga tersebut melakukan sejumlah pembohongan publik.

"Pertama karena tidak menguji sirup obat secara menyeluruh. Pada tanggal 19 Oktober 2022 BPOM RI sempat mengumumkan 5 obat memiliki kandungan cemaran EG/DEG (etilen glikol/dietilen glikol) namun pada tanggal 21 Oktober 2022 malah BPOM RI merevisi 2 obat dinyatakan tidak tercemar,” ungkap David dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (14/11/2022).

“Kedua, pada tanggal 22 Oktober 2022, BPOM RI mengumumkan 133 obat dinyatakan tidak tercemar, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2022 menambah 65 obat sehingga 198 obat diumumkan BPOM RI tidak tercemar EG/DEG. Namun di tanggal 6 November 2022 justru malah dari 198 sirup obat, 14 sirup obat dinyatakan tercemar EG/DEG,” kata dia.